Makassar, Sulsel – Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk mengikuti Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) dan melakukan Pelaporan Aksi HAM.
Capaian 18 Kabupaten/Kota dengan Predikat Peduli HAM pada Tahun 2022 berkomitmen terus ditingkatkan.
Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara. Selasa (30/05/23).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendampingan dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati, didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan bersama jajaran pada Bidang HAM.
Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel.
Lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM, secara khusus berkaitan dengan evaluasi atas capaian Aksi HAM periode B04.
“Kami dapat info bahwa hari ini sistem pelaporan KKP HAM akan ditutup, olehnya itu segala upaya maksimal kita perjuangkan untuk mendorong seluruh kabupaten menyampaikan laporan yang optimal. Tim operator kami, sampai hari ini terus bekerja melakukan penguploadtan data dukung,” kata Utary.
Dalam kunjungan koordinasi tersebut, tim diterima oleh Kepala Bagian Hukum masing-masing, yakni Kepala Bagian Hukum Kota Palopo, Subair dan Kepala Bagian Hukum Luwu Utara, Suryadi.
Masing-masing Pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme mengikuti Penilaian KKP HAM Tahun 2023 dan saat ini telah menghimpun dan mengirimkan data dukung.
Adapun terkait Pelaporan Aksi HAM capaian pada B04 akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatan capaian hasil pelaporan pada periode berikutnya.
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi yang mengikuti kegiatan peresmian Pusat Layanan Terpadu di Lapas Kelas IIA Palopo menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah.
“Pemda ini tombak utama kemajuan dan penegakan HAM di wilayah. Kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini ada di Pemerintah Daerah. Jadi kalau kebijakannya sudah berbasis HAM, kita yakin Sulsel secara umum akan menjadi yang terdepan dalam mewujudkan wilayah Peduli HAM, dibuktikan dengan capaian Pelaporan Aksi HAM yang maksimal,” kata Hernadi.(**)
