Beritasulsel.com – Sekertariat DPRD Kabupaten Bantaeng bersama 27 Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2024-2029, menggelar Rapat Kerja awal tahun 2025.
Rapat Kerja Anggota DPRD Bantaeng itu, dilangsungkan di Swisbell Hotel, Kawasan Pantai Losari Kota Makassar. Jumat- Sabtu, (14-15 Februari 2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekertaris DPRD Bantaeng, Muhammad Azwar, S.H saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin (17 Februari 2025) dan ditanyakan Agenda dan Notulen dari Rapat Kerja tersebut, mengatakan:
“Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025, terdapat pelaksanaan 2 kali Rapat Kerja, yakni diawal dan diakhir tahun”.
“Untuk pelaksanaan Rapat Kerja diawal tahun, kegiatan yang dilakukan cenderung monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan tahun sebelumnya. Sedangkan Rapat Kerja diakhir tahun anggaran berjalan adalah mengusul, membahas dan menfinalkan program kerja anggaran tahun yang akan datang”.
“Didalam pelaksanaan Rapat Kerja awal tahun 2025 ini, telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Bantaeng untuk dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Februari 2025 di Hotel Swisbell Kawasan Pantai Losari Kota Makassar”.
“Adapun agenda dalam Rapat Kerja tersebut adalah penyusunan program kerja. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring serta evaluasi yang tentunya harus taat dan patuh dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah (vide Permendagri 77 Tahun 2020) dengan urgensi setiap pengeluaran atas belanja daerah tentunya dipertanggungjawabkan secara akuntabel”.
“Berangkat dari urgensi tersebut, maka mulai dari akhir Tahun 2024, pelaksanaan Rapat Kerja Anggota DPRD Bantaeng, selain melibatkan Bappeda dan APIP (Inspektorat Daerah) maka dipandang penting pula menghadirkan Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Aparat Penegak Hukum untuk memberikan pencerahan dan pendalaman terkait pengetahuan, pengertian, perbuatan tindak pidana korupsi, gejalanya dan unsurnya yang paling utama adalah terkait penanggulangan dan pencegahan tindak pidana tersebut”.
“Dalam menjalankan roda pemerintahan antara Eksekutif sebagai eksekutor dan dalam menjalankan program pemerintahan Legislatif pun demikian dalam menjalankan fungsi legislasi, penetapan anggaran dan fungsi pengawasan tentunya kedalam program kerja yang tentunya didukung dengan anggaran, dalam hal ini DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng”.
“Oleh karena itu, dalam evaluasi dan penyusunan Program Kerja DPRD, tentunya anggaran belanjanya tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Bantaeng dan pemeriksaan oleh APEP dalam hal ini BPK RI”.
“Rapat Kerja Anggota DPRD Bantaeng 2024-2029 diawal tahun 2025 ini, kami prioritaskan Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Narasumber utama untuk mengingatkan kepada kami Sekretariat DPRD dan Lembaga DPRD Kabupaten Bantaeng untuk senantiasa taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang teknis lainnnya yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah”.
“Ada 3 Pejabat di Kejaksaan Negeri Bantaeng yang telah kami mohonkan untuk menjadi Narasumber pada Rapat Kerja Anggota DPRD Bantaeng 2024-2029 diawal tahun 2025 ini. Narasumber tersebut adalah Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Satria Abdi, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng DR. Andri Zulfikar, S.H., M.H dan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantaeng Akhmad Putra Dwi, S.H,” kata Sekertaris DPRD Kabupaten Bantaeng, Muhammad Azwar, S.H.
“Ketiga Narasumber tersebut membawakan Materi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kesalahan Administrasi kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Perbuatan atau Tindakan yang berakibat hukum dan memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi,” kata Muhammad Azwar, S.H.
Ditemui keesokan harinya, Selasa (18 Februari 2025) dan kemudian ditanyakan materi yang disampaikan pada Rapat Kerja Anggota DPRD Bantaeng 2024-2029 diawal tahun 2025, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Satria Abdi S.H., M.H, mengatakan: “Materinya, penjelasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”.
“Di Rapat Kerja itu, saya menyampaikan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani jajaran Kejaksaan Negeri Bantaeng periode Januari 2024 sampai Januari 2025,” kata Kajari Satria Abdi.
“Saya juga menyampaikan kepada peserta Rapat Kerja agar jangan selalu mau instan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau masalah. Karena untuk memasak mi instan saja itu butuh proses dan waktu,” pesan Kajari Bantaeng.
Ditambahkan oleh Kajari Bantaeng bahwa melakukan sesuatu dengan cara instan dalam menyelesaikan sebuah masalah atau pekerjaan, itu akan berpotensi mengarah ke perbuatan korupsi.
“Apakah korupsi di Indonesia itu sudah menjadi suatu budaya? Jawabannya itu bukan budaya. Korupsi itu harus kita lawan,” tegas Kajari Bantaeng, Satria Abdi, S.H., M.H.
Berdasarkan informasi dari Sekertariat DPRD Kabupaten Bantaeng yang diterima media ini, dari 28 Anggota DPRD Bantaeng 2024-2029, ada 27 Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang mengikuti Rapat Kerja tersebut.
“1 Anggota Dewan sedang berada di Jakarta dan izin untuk mengikuti Munas partainya,” kata staf di Sekertariat DPRD Bantaeng.
