Beritasulsel.com,Sinjai-Kasus Dugaan Korupsi mesin Absensi (Ceklok) di Dinas Pendidikan (Disdik) Sinjai naik ke tahap penyidikan. Kini, perkembangan kasus dugaan korupsi itu sementara dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.
Terbaru, Kepolisian Resort Sinjai dibidang Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) pada unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) telah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Sinjai.
Kabarnya SPDP telah diterima kejaksaan pada Rabu, (12/2/2025) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Andi Rahmatullah menyampaikan untuk SPDP telah kita kirim ke Kejaksaan Negeri Sinjai.
“Sudah dikirim,” singkatnya saat dikonfirmasi Beritasulsel.com.
Menurutnya, untuk saat ini kasus dugaan korupsi Ceklok di Disdik Sinjai dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Pihaknya telah memanggil dan memeriksa pihak terkait diantaranya sejumlah bendahara sekolah.
“Pemeriksaan saksi-saksi dimulai pada 17/1/2025 kemarin. Untuk saksi-saksi yang sementara dimintai keterangan sebanyak 30 bendahara sekolah dan akan berlanjut seterusnya,” ungkap Mantan penyidik Polda Sulsel itu usai menggelar Jumpa pers di Lobby Pratisara Polres Sinjai, Selasa (18/2/2025) kemarin.
Hanya saja, Andi Rahmatullah belum membeberkan nama Laporan (LP) SPDP yang telah dikirim di Kejaksaan Negeri Sinjai. Ia menegaskan kasus ini dalam tahap penyidikan.
“Kasus ini masih dalam Proses Penyidikan dan telah menyerahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Sinjai diantaranya 3 Laporan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sinjai mengungkap dugaan kasus Korupsi di sektor pengadaan sistem Mesin Absensi (Ceklok) di sekolah Tahun 2019-2022. kasus tersebut melibatkan indikasi kerugian negara yang cukup besar.
“Kasus dugaan Korupsi mesin absensi pada tingkat SD dan SMP sudah naik ke tahap penyidikan dan ada indikasi kerugian negara mencapai Rp720 juta,” ujar Kasat Reskrim Polres Sinjai, IPTU Andi Rahmatullah yang didampingi Kanit Tipidkor dan Penyidik saat menggelar Jumpa Pers beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Kasus dugaan Korupsi pengadaan mesin Absensi (Ceklok) yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau APBN diduga telah menyalahi prosedural salah satunya dugaan Mark-up (selisih harga) dan pembelajaan tidak melalui SIPLAH.
“Ada selisih harga pengadaan mesin Ceklok yang dibelanjakan oleh pihak sekolah yang seharusnya harga senilai Rp2,7 Juta termasuk pajak namun ternyata di Up dengan harga Rp3,5-4,5 juta atau ada harga yang bervariasi serta pembelajaan yang tidak sesuai aturan,” bebernya.
Dari proses tahapan dugaan kasus korupsi mesin Ceklok ini kata Andi Rahmatullah, penyidik telah melakukan langkah-langkah penyelidikan diantaranya melakukan penelitian dokumen dan surat serta klarifikasi terhadap 291 orang ataupun pihak terkait.
“Untuk pemeriksaan pihak terkait, penyidik telah melakukan klarifikasi sebanyak 291 Bendahara Sekolah ditingkat SD dan SMP termasuk Mantan Kadisdik Sinjai, Andi Jefrianto Asapa terkait pengadaan mesin Ceklok pada Tahun 2019-2022,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya juga telah melakukan permintaan audit investigasi kepada BPK-RI dengan melakukan ekspos perkara bersama BPK-RI sebanyak dua kali melalui Zoom Meeting dan melakukan gelar perkara di polda sulsel pada hari rabu, 4/2/2025. (***).
