Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Satria Abdi, S.H., M.H, menugaskan KaSi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Puji Astuty, S.H bersama KaSi Intelijen, Jaksa Akhmad Putra Dwi, S.H untuk melakukan kunjungan ke 46 Desa seKabupaten Bantaeng guna menjalankan perintah Pimpinan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Perihal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantaeng, Satria Abdi, S.H., M.H saat ditemui Beritasulsel.com network Beritasatu.com di ruang kerjanya pada Selasa (18 Februari 2025).
“Jaksa Masuk Desa ini adalah program Kejaksaan, sekaligus perintah dari Pimpinan kami di Kejaksaan Agung RI,” kata Kajari Bantaeng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan oleh Kajari Bantaeng bahwa Jaksa Masuk Desa itu programnya ada 2. Dan program itu dijalankan oleh Bidang Intelijen dan Bidang Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantaeng.
“Di Bidang Intelijen itu nama kegiatannya JaGa Desa. Jaksa Masuk Desa, tapi nama programnya JaGa Desa. Sementara di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara itu, Jaksa Masuk Desa dan nama programnya Pendampingan Desa,” kata Satria Abdi.
Kegiatan Jaksa Masuk Desa ini, kata Satria Abdi, adalah penguatan, pengawasan dan pengelolaan keuangan yang baik di desa.
Kajari Bantaeng juga mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari KaSi Datun yang sudah berkoordinasi dengan Ketua Apdesi Bantaeng, menyampaikan dari 46 Desa yang ada di Kabupaten Bantaeng, 21 Desa sudah memohon Pendampingan Hukum kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Sementara 25 Desa belum melakukan permohonan untuk Pendampingan Hukum di Kejaksaan Negeri Bantaeng.
“Sedangkan berdasarkan laporan dari KaSi Intel yang juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Apdesi Bantaeng, menyampaikan sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa untuk menjalankan program JaGa Desa,” kata Kajari Satria Abdi.
“46 Desa di Bantaeng itu akan ada kegiatan JaGa Desa yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng,” kata Kajari Satria Abdi.
Kajari Bantaeng, Satria Abdi berharap dengan program Jaksa Masuk Desa ini, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa di Bantaeng yang sumber dananya dari APBN dan APBD.
Dihubungi terpisah, KaSi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng, Jaksa Akhmad Putra Dwi, S.H dan ditanyakan kegiatan “JaGa Desa” ini, menjawab: “Kami cuma memastikan untuk penggunaan Dana Desa dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
“Kami juga memastikan bahwa Dana Desa tersebut bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Jaksa Akhmad.
Dijelaskan oleh KaSi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng itu, bahwa penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Jaksa Akhmad.
“Disetiap kunjungan kami ke desa, kami juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum terkait kewenangan Kejaksaan, apa itu hukum?, hukum itu apa saja? dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara hukum dan kekeluargaan,” kata KaSi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng, Jaksa Akhmad Putra Dwi, S.H.
“Alhamdulillah, program JaGa Desa telah kami laksanakan di beberapa desa di Bantaeng. Kemarin di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere,” ucap Jaksa Akhmad.
