Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Topo Santoso, S.H., M.H, mengatakan: Jaksa adalah Pemegang Dominus Litis sebagai Control and Management Case.
Peran Jaksa sebagai Master Of The Case, kata Professor Topo Santoso:
“Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jaksa memegang peran penting dalam sistem Peradilan Pidana sebagai “Master of The Case”, baik dalam mengajukan perkara ke Pengadilan maupun dalam menentukan penghentian penuntutan”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Prinsip Dominus Litis, yang telah lama diadopsi dalam sistem hukum Civil Law, menjadi landasan utama peran Jaksa dalam menjaga kualitas proses hukum”.
“Jaksa bukan sekadar tukang pos yang hanya membawa berkas dari Penyidik ke Pengadilan, tetapi memiliki peran krusial dalam mengarahkan dan memastikan bahwa perkara yang dibawa ke persidangan memiliki dasar hukum yang kuat”.
“Sebagai peran utama dalam sistem peradilan pidana, Jaksa memiliki wewenang untuk menentukan suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak”.
“Hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penuntutan yang dapat berujung pada kegagalan proses hukum”.
“Adapun yang perlu disoroti adalah Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk penerapannya di Indonesia yang terus berkembang”.
“Sistem tersebut telah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, seperti penanganan tindak Pidana Pemilu dan Satgas Mafia Tanah, dimana Jaksa berperan aktif dalam mengawal jalannya penyidikan sejak tahap awal”.
“Dalam kasus tindak Pidana Pemilu, Jaksa bekerja sama dengan Penyidik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempercepat proses hukum dalam waktu yang sangat terbatas”.
“Sementara dalam kasus Satgas Mafia Tanah, Jaksa berperan dalam mengawal penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan hukum”.
“Lebih lanjut yakni tentang urgensi penyempurnaan hukum acara pidana di Indonesia melalui pembaruan KUHP agar lebih mengakomodasi peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana”.
“Perlu ditekankan mengenai pentingnya kerjasama antara Penyidik, Jaksa dan Pengadilan dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif”.
“Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada Jaksa, tetapi juga pada Penyidik dan Hakim yang bekerja dalam satu ekosistem hukum yang sama”.
*(Podcast Kejaksaan RI).
