Beritasulsel.com – Ratusan mahasiswa di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama aktivis dari Aliansi Masyarakat Bersatu (Asatu) berunjuk rasa (Unras) di depan gedung DPRD Bulukumba, Senin (11/4). Aksi tersebut mereka sebut sebagai Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bulukumba atau GPMB.
Mereka bersatu menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden sebagaimana yang digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di hari yang sama 11 April 2022.
Mereka juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM dan harga minyak goreng serta menolak kenaikan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jenderal lapangan pada aksi tersebut, Sulfikar Asyraf, mengatakan bahwa Pemilu telah diatur dalam undang undang, begitu pun dengan masa jabatan Presiden yang diatur hanya lima tahun dalam satu periode.
Namun belakangan berhembus isu akan mengamandemen undang undang agar bisa memperpanjang masa jabatan Presiden dan akan menunda pemilihan umum.
“Untuk itu, kami datang kemari dan berunjuk rasa berharap agar hal tersebut (memperpenjang masa jabatan presiden dan menunda pemilu) tidak dilakukan,” tutur Sulfikar dalam orasinya.
Dan terkait harga BBM, Sulfikar yang juga ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba mengatakan bahwa saat ini solar langka dan harga BBM jenis yang lain meningkat tajam, untuk itu, dirinya bersama para mahasiswa tersebut minta agar pemerintah menurunkan harga BBM.
Hal yang sama digaungkan oleh Ketua DPD Asatu Kabupaten Bulukumba, Try Wahyudi. Dia mengatakan bahwa di setiap pelosok daerah yang ada di Indonesia tentunya melakukan gerakan 11 april yang menandakan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kritis dan sedang tidak baik baik saja.
Gerakan kali ini, kata Try, adalah gerakan yang terkonsolidasi ada beberapa point terkait isu nasional sebut saja menolak wacana penundaan pemilu atau presiden 3 priode yang dimana jelas bahwa hal tersebut telah merusak konstitusi dan undang undang.
Dan juga tuntutan terkait kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% sehingga berimbas kepada para pelaku usaha dan juga para pembeli-pembeli sebut saja kenaikan BBM dan kelangkaan Minyak Goreng.
“Sehingga isu nasional yang kita bawa ke gedung DPRD Bulukumba agar kiranya Ketua DPRD dan juga seluruh ketua Fraksi harus ikut andil mendukung dan menyertai gerakan yang telah kita sepakati yang tentunya akan disampaikan ke DPR RI,” ucap Try.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, H. Rijal, mengatakan akan menyampaikan tuntutan para mahasiswa tersebut ke pusat.
Gerakan Pemuda dan Mahasiswa
Rep: Hendra Wiranto
Red: Heri
