Wajo, Sulsel – Setelah kemarin saksi pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan di media sosial lewat akun facebook, memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Wajo, siang tadi giliran Dosen Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Lamaddukelleng, Martono SH MH, memenuhi undangan klarifikasi Polres Wajo.
Martono memberikan keterangan pada penyidik Polres Wajo di ruang Tipiter, Jumat, (11/9) sekitar pukul 10 : 00 Wita. Martono dimintai keterangan kurang lebih satu jam. “Kami dari pihak Forum Komunikasi Dosen Kampus Lamaddukelleng, di mana saya selaku pelapor dan penerima kuasa telah memberikan keterangan dihadapan penyidik terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial (akun facebook Arry Rebelspirates),” ungkap Martono kepada wartawan.
Martono menambahkan, saat postingan di aplikasi facebook menyebut “Dengar kabar ada oknum kades demi mendapatkan nilai plus, menyogok dosennya dengan perempuan cantik. Usaha luar biasa!” pihaknya belum bereaksi dan menganggap postingan itu sebagai hoax, namun setelah akun Arry Rebelspirates mengomentari dan mengarahkan pencemaran nama baik ke kampus Lamaddukelleng, dengan menjawab pertanyaan dari akun facebook echa : kampus mana? Akun Arry Rebelspirates memberi komentar : Kampus Maddukelleng. Akhirnya pihak STIH Lamaddukelleng menjawab tudingan tersebut dengan menempuh jalur hukum.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui Forum Komunikasi Dosen Kampus Maddukelleng, kami telah melaporkan pemilik akun Arry Rebelspirates ke Polres Wajo,” ungkap Martono.
Sebelumnya, Kapolres Wajo AKBP Muh Islam melalui Kasatreskrim Polres Wajo, AKP Muhammad Warpa, mengatakan, kasus dugaan pencemaran nama baik ini, masih tahap penyelidikan. Paling tidak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka minimal dua alat bukti yang cukup. “Tindak lanjut dari kasus ini, tentu berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, ” ujar Muhammad Warpa yang ditemui di ruang kerjanya.
Ketua Forum Komunikasi Dosen Kampus Lamaddukelleng, Sulaeman Sagoni SH, M.Si, MH, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan, pihaknya menempuh jalur hukum untuk menjawab dugaan pencemaran nama baik Kampus Lamaddukelleng. “Ini ranah penegakan hukum, bila dibutuhkan dalam penyelidikan ada saksi a charge. Yang pasti, kami mengimbau kepada aparat penegak hukum agar kasus ini menjadi pembelajaran agar pengguna media sosial lebih berhati hati dan bijak menggunakan ‘medsos’, sebab ada UU ITE yang akan menjerat penyebar hoax dan pencemaran nama baik,” pungkas Sulaeman Sagoni.(PRD)