Wajo, Sulsel- Salah satu syarat pendaftaran bakal calon (balon) kepala desa selain menyerahkan surat
permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa dan daftar riwayat hidup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), juga dipersyaratkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali dan bebas
temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
Terkait rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, hingga Jumat 19 Maret 2021, baru 27 rekomendasi yang dikeluarkan untuk kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa.
“Per hari ini, baru 27 rekemondasi bebas temuan kami keluarkan sebagai syarat pencalonan kepala desa untuk incumbent, namun kami juga dapat laporan tidak semua incumbent akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa,” Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo, Sattiar, kepada Beritasulsel.com, Jumat (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syarat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat Daerah ini, tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Menurut Sattiar, 70 incumbent kepala desa tidak semuanya akan mengikuti kontestasi Pilkades yang akan dihelat 25 Mei 2021 mendatang. Meski demikian, mekanisme pemberian rekomendasi ini, atas permintaan kepala desa kemudian dilaporkan ke camat, selanjutnya permohonan dokumen rekomendasi diteruskan ke Kantor Inspektorat Kabupaten Wajo.
Sattiar menambahkan, rekomendasi bebas temuan ini juga disertai dengan surat pernyataan dari masing-masing kepala desa bilamana dikemudian hari terdapat temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, maka prosesnya tetap dilanjutkan terpilih atau tidak terpilih.
“Termasuk pernyataan bermaterai untuk mengembalikan aset berupa kendaraan dinas baik itu mobil dinas maupun motor dinas,” jelas Sattiar.
Sebelumnya Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Saiful MD, mengatakan batas akhir pendaftaran akan berakhir besok, Sabtu, 20 Maret 2021. Kendati demikian, menurut Saiful MD, penelitian, klarifikasi dan verifikasi administrasi bakal calon kepala desa dijadwalkan 14-27 April 2021.(PRD)
