Beritasulsel.com – Polemik kelangkaan pupuk subsidi dan dugaan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat di kabupaten Bulukumba. Hal tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang komisi B. Selasa, 25 Januari 2022.
Dalam rapat tersebut Mappaenre, mewakili dinas pertanian menegaskan bahwa pupuk subsidi dikabupaten Bulukumba tidak pernah langka. Kemudian menindak lanjuti pertanyaan pimpinan rapat terkait polemik kelangkaan pupuk, Mappaenre menggambarkan beberapa persoalan yang terjadi dimasyarakat.
Menurutnya, kelangkaan pupuk subsidi dan dugaan penjualan diatas HET itu terjadi karena ada beberapa petani yang melakukan transaksi jual beli dengan petani lainnya melalui pengecer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Misal saya petani, dan saya punya hak empat sak, dan saya sudah beli empat sak tapi saya hanya gunakan dua sak saja, sisanya itu saya jual kembali kepada petani yang membutuhkan, dengan harga saya harus untung, yang jadi masalah pengecer disini sebagai perantaranya”, Jelas Mappaenre mencontohkan.
Dirinya juga menjelaskan kasus lain yang sering terjadi pada kalangan petani yang dianggap membuat pupuk subsidi tersebut menjadi langka dan mahal.
“ini si A (menganalogikan) punya kuota pupuk subsidi tiga sak tetapi dimusim tanam berikutnya kuotanya sudah habis, dia butuh pupuk waktu itu tujuh sak sementara kuotanya pada RDKK hanya tiga sak, sehingga masih butuh empat sak, karena haknya sudah habis dia tidak bisa lagi beli pupuk, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dia rela membeli pupuk subsidi diluar dari haknya dengan harga mahal”, Jelas dia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh dinas perdagangan, dirinya sepakat bahwa pupuk subsidi di Bulukumba tidak pernah langka, namum menurutnya penyaluran pupuk tersebut sangat ketat, salah satu bentuk ketatnya Petani boleh mendapatkan pupuk tersebut jika KTP petani sesuai dengan nama pada RDKK.
“Tidak bisa diwakili, masalah kedua kadang ada penggarap yang sudah terganti menggarap sawah orang lain, Artinya pemilik sawah mengganti penggarapnya, itu juga tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi”, Ungkap Zulkipli.
Dirinya juga mengakui data penerima pupuk subsidi di kabupaten Bulukumba menurun disebabkan karena tahun sebelumnya sekitar 3700 ton yang tidak tersalurkan.
“Data 2021, karena ketatnya cara penyaluran pupuk subsidi tidak dapat tersalurkan semua dan pupuk tersebut dikembalikan kepada produsen”, Kata dia.
Melihat kondisi tersebut salah satu peserta rapat Jusman, meminta kepada anggota DPRD untuk menambah pengecer disetiap desa, agar distribusi pupuk subsidi bisa cepat dan tepat waktu.
“Alasannya lambat karena pupuk belum ditebus pada distributor, lalu bagaimana kalau modal pengecer belum cukup, dan musim tanam sudah tiba, padi harus dipupuk tapi pupuk belum siap”, Kata dia.
Dirinya juga memberi opsional jika permintaan tersebut tidak bisa dilakukan, Pemerhati Tani desa longrong itu meminta distribusi pupuk subsidi langsung pada kelompok tani tanpa melalui pengecer.
Tak hanya itu, Jusman juga menjelaskan mekanisme penyaluran di wilayahnya sarat akan permainan, dirinya menduga oknum pengecer melakukan permainan harga kepada petani.
“Bayangkan pak kalau harga pupuk yang harga seratus dua belas dibayar seratus dua puluh, itu diambil di tempat pengecer, kemudian jika diantarkan ketempat petani, pengecer lagi lagi menetapkan harga sebesar lima ribu”,Kesal dia.
“Maaf, Padahal sepengetahuan saya pengecer itu juga dapat biaya dua ribu rupiah dari distributor”, pungkasnya.
Rep: Hendra Wiranto
Red: Heri
