Beritasulsel.com – Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Hal ini menyusul kegagalan Festival Salo Karajae menembus daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang dirilis Kementerian Pariwisata.
Sappe menyayangkan hilangnya status event nasional tersebut setelah lima tahun berturut-turut Salo Karajae selalu menjadi kebanggaan warga Parepare di level pusat.
Sappe tak segan membandingkan manajemen event saat ini dengan masa kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, Taufan Pawe. Menurutnya, di era Taufan Pawe, Festival Salo Karajae adalah agenda wajib yang terkelola dengan matang hingga sukses menarik wisatawan.
”Dulu itu kegiatan tahunan wajib. Sekarang, ketika tidak masuk KEN lagi, seolah-olah ini tidak jadi prioritas,” ujar Sappe kepada media, Senin (2/2/2026).
Ia menduga ada kekeliruan teknis maupun manajerial dalam pelaksanaan festival. “Mungkin ada kekeliruan pada pelaksanaan terakhir yang dilakukan pemerintahan Tasming Hamid,” sindirnya.
Lebih lanjut, Sappe menyoroti kontradiksi antara slogan “Kota Event” yang sering digaungkan pemerintah dengan realita di lapangan. Ia menilai sangat ironis jika event yang sudah berskala nasional justru gagal dipertahankan.
”Ada pola pikir yang keliru. Status event nasional itu bukan cuma soal gengsi, tapi soal gairah ekonomi lokal yang didukung pusat,” tegas Sappe.
Ia juga menyentil model event lokal saat ini yang dinilai masih membebani pelaku usaha. Sappe mengkritik kebijakan yang mewajibkan UMKM membayar sewa tenda dan fasilitas lainnya dalam kegiatan lokal.
”Kalau hanya sekadar event lokal tapi UMKM masih harus sewa tenda dan lain-lain, saya kira itu keliru dan tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (*)
