Palangka Raya – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah struktur kementerian. SEMMI menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden Republik Indonesia guna menjaga independensi, profesionalitas, dan netralitas institusi kepolisian.
Ketua Umum SEMMI Kalimantan Tengah, Afan Safrian, menyampaikan bahwa Polri di bawah Presiden merupakan desain kelembagaan yang paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mencegah intervensi kepentingan politik praktis terhadap institusi penegak hukum.
“SEMMI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun. Wacana tersebut berpotensi melemahkan independensi Polri dan membuka ruang politisasi institusi yang seharusnya berdiri profesional dan netral,” tegas Afan Safrian.
Sikap tersebut, lanjut Afan, merupakan bagian dari komitmen menjaga Amanah Reformasi 1998, yang menghendaki lahirnya institusi keamanan yang independen, profesional, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian justru menjadi langkah mundur yang dapat mencederai semangat reformasi serta demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut Afan mengatakan bahwa sebagai organisasi mahasiswa, SEMMI Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan supremasi hukum, demokrasi, dan tata kelola institusi negara. SEMMI menegaskan akan terus bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan independensi institusi penegak hukum.
Iamenegaskan bahwa nilai perjuangan SEMMI sebagai fondasi gerakan intelektual dan moral. “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Billāhi fī sabīlil ḥaqq,” pungkasnya. ***
