Wajo, Sulsel- Bila tidak ada aral melintang, pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Wajo akan dihelat pada tanggal 25 Mei 2021 mendatang. Salah satu syarat pendaftaran bakal calon (balon) kepala desa yakni menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa dan daftar riwayat hidup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).
Demikian halnya syarat yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa bagi kepala desa yang mencalonkan diri kembali dan bebas
temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
Terkait persyaratan ini, dibenarkan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PDM Kabupaten Wajo, yang ditemui Beritasulsel.com, Selasa, (16/3) di ruang kerjanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syarat itu tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Namun, Kepala Inspektorat Pemkab Wajo, Sattiar, mengatakan kalau hingga saat ini terkait rekomendasi surat bebas temuan untuk kades hingga saat ini belum ada yang dikeluarkan, mengingat hingga saat ini untuk tahun 2020 pemeriksaan baru berjalan dan tahun 2021 ini dan hingga saat ini proses LHP nya belum rampung.
Sebelumnya Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB), Senin, 15 Maret 2021 lalu mendatangi kantor Inspektorat Pemkab Wajo untuk menyampaikan aksi damai dan aspirasi terkait rekomendasi surat bebas temuan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang bakal maju pada Pilkades serentak di Kabupaten Wajo dengan harapan agar Inspektorat Kabupaten Wajo, selektif memberikan rekomendasi bebas temuan kepada bakal calon kepala desa yang berstatus incumbent atau petahana.
Sementara itu, Wakapolres Wajo, Kompol Andi Tonra Lipu yang dikonfirmasi terpisah memastikan kepala desa yang terjerat kasus hukum akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bila memang ditemukan bukti yang cukup bahwa terjadi penyimpangan alokasi dana desa (ADD) atau penyimpangan hukum lainnya tentunya akan diproses secara hukum,” tandas Kompol Andi Tonra Lipu
Lebih jauh Wakapolres Wajo mengingatkan, agar pelaksanaan Pilkades Wajo yang berlangsung serentak di 103 desa, penyelenggaraannya dikelola dengan baik, sehingga berlangsung aman, lancar dan sukses.
Terlebih lagi, dari 70 incumbent dan 33 kepala desa dipastikan tidak mencalonkan diri lagi karena sudah tiga periode, maka akan memunculkan kontestasi yang lebih tajam.
“Kami menghimbau agar penyelenggaraan Pilkades serentak dikelola dengan baik, sehingga konflik horizontal sedapat mungkin diminimalisir,” tandas Kompol Andi Tonra Lipu.(PRD)
