Beritasulsel.com – Seorang pemilik tambang di Lingkungan Saujang, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, bernama Sirajuddin, mengeluhkan banyaknya tambang ilegal yang beroperasi dan seakan dibiarkan oleh pemerintah setempat.
Menurut Sirajuddin, dengan menjamurnya penambang Ilegal, tentu penambang legal sangat dirugikan, karena beberapa kegiatan masyarakat, maupun kegiatan pemerintah, memperoleh material dari penambang yang tidak jelas ijinnya.
“Salah satu contoh pembangunan yang ada di depan Rumah jabatan wakil bupati Bulukumba (Rujab), material yang digunakan tidak jelas dari mana asalnya,” katanya kepada media ini Selasa (16/07/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa waktu lalu, saya mencoba untuk melaporkan terkait banyaknya penambang Ilegal, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Polres Bulukumba, karena para penambang Ilegal masih saja beroperasi ditempat lain, kalau ini terus berjalan, tentu penambang Legal seperti saya ini sudah pasti dirugikan. Pasalnya penambang Ilegal tidak membayar pajak, sementara penambang legal membayar pajak,” keluh Sirajuddin.
“Seharusnya pihak kepolisian yang punya kewenangan sesuai aturan perundang-undangan harus menertibkan setelah ada pengaduan, namun kita liat para penambang masih tetap beroperasi padahal sudah dilaporkan. Jadi terkait penanganan tambang ini sepertinya ada memang permainan,” tambahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Kadis LHK) Kabupaten Bulukumba, Andi Misbawati, yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa penertiban tambang bagai Bua Simalakama, karena terlalu banyak kepentingan di dalamnya.
“Walaupun kita pengawasanya jalan sampai sekarang, namun tetap begitu, bahkan hampir semua kabupaten permasalahanya sama. Karena ini sudah puluhan tahun tidak pernah ditertibkan secara komprehensif,” sebut Andi Misbawati.
“Kalau turunki berhenti lagi, kalau tidak turunki mulai lagi. Walaupun sudah ada yang didorong dikasuskan, iya tetap aja sama bahkan kalau terkait tambang, Gubernur Sulawesi Selatan turun tangan,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Nurdin selaku kepala bidang tambang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba bahwa persoalan tambang pihaknya sudah evaluasi.
“Bahkan hampir setiap hari kita turun kelokasi tambang, tapi persoalan ijin tambang hampir rata-rata belum memiliki ijin, dan bahkan sudah ada yang kadaluarsa,” katanya.
“Petugas kepolisian saja terkadang kewalahan dan pusing menangani persoalan tambang. Kalau dari lingkungan hidup hanya mengumpulkan data, dan persoalan penindakan kita tidak bisa lakukan, karena beresiko, paling tidak harus dikawal oleh pihak kepolisian, bersama tim terpadu,” tambahnya. (Andi Bur)
