Beritasulsel.com — Pemerintah saat ini semakin gencar menurunkan bantuannya sebagai upaya menanggulangi kebutuhan rakyat. Namun upaya pemerintah itu belum sepenuhnya dapat menyentuh masyarakat yang tidak mampu.
Salah satu contoh pada bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui Dinas Sosial Kabupaten Takalar seharusnya agen diberi kebebasan membeli kebutuhan rakyat. Tetapi fakta berbicara lain, Perusahaan Daerah (Perusda) memaksakan kehendak menjadi supplier diduga untuk mengeruk keuntungan.
Ketua Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-HAM), Mukhawas Rasyid SH, MH, kepada beritasulsel.com, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan tersebut adalah agen yang ditunjuk, seharusnya bebas memilih tempat membeli kebutuhan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun faktanya dikuasai Perusda sebagai penyedia barang” kata Mukhawas, Selasa (19/2).
Besaran bantuan kementerian sosial per orang adalah Rp 110.000, namun Perusda yang dikomandoi H. Ahmadyani Kasang, hanya memberikan 10 Kg beras dan 5 butir telur dibagikan kepada rakyat penerima bantuan.
“Sedangkan jumlah penerima yang tersebar di 9 Kecamatan sebanyak 17.845 orang. Jadi bisa dibayangkan besarnya keuntungan Perusda dibalik niat suci pemerintah ini” ungkapnya.
Dalam pedoman umum BPNT 2018, lanjut Mukhawas, adalah pendistribusian bahan pangan harus mudah dijangkau keluarga penerima manfaat (KPM) serta diberi kesempatan memilih jenis kwalitas dan harga bahan pangan yang dibutuhkan.
Dalam pedoman umum diatur bahan pangan tidak boleh dipaketkan tetapi
kenyataannya, beras dan telur datang ke agen sudah dalam bentuk paketan kemudian dibagikan kepada warga penerima. “Artinya agen hanya tempat transit sejenak” bebernya
“Selain itu, pembentukan agen E-warung adalah merupakan campur tangan Perusda, padahal dalam pedoman pembentukan agen adalah kewenangan Bank Penyalur” tutup Mukhawas.
Kepala bidang (Kabid) pemberdayaan dan penanganan masyarakat Miskin, Marwan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengaku hal itu diluar pengetahuannya karena sebelumnya, kata Marwan, sudah sering kali pihaknya menyampaikan kepada perusda bahwa bantuan tersebut hendaknya tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.
“Seperti agen diberikan hak penuh sebagai penyedia kebutuhan warga tetapi kalau faktanya terbalik, itu diluar pengetahuan saya” ujar Marwan ditemui Selasa (19/2).
Sementara itu direktur Perusda, H. Ahmadyani Kasang yang dikonfirmasi diruang kerjanya dengan tegas mengakui Perusda sebagai penyedia barang beras dan telur,
“Kenapa kalau perusda mengambil tugas sebagai penyedia kebutuhan warga” kata Ahmadyani.
Penulis: Maggarisi Saiyye
Editor : Maggarisi Saiyye
