Beritasulsel.com – Jelang perhelatan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) serentak secara nasional pada 27 November 2024, termasuk di Kota Parepare, sosok Tasming Hamid (TSM) terus membetot perhatian publik.
Komentar datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali pengamat politik maupun pakar kebijakan publik yang juga mulai memberikan pandangan terkait figur yang pantas dan layak diperhitungkan memimpin Kota Parepare lima tahun mendatang.
Salah satunya datang dari pakar kebijakan publik Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Muhlis Madani. Ia melihat fenomena saat ini khususnya dalam hal pilkada, sudah banyak diberi ruang kepada kaum milenial yang punya pengalaman, yang mumpuni dan terukur untuk masuk dalam kontestasi dan memenangkannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menyikapi pilkada Parepare, saya pikir sudah bisa diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum milenial yang punya pengalaman. Dengan melihat kondisi ini, saya melihat ada sosok yang layak diperhitungkan di Kota Parepare, untuk mengendalikan pemerintahan. Katakanlah salah satu contohnya adalah Tasming Hamid,” katanya, Rabu (26/3/2024).
Muhlis menjelaskan, Tasming Hamid merupakan figur dan tokoh politik yang sudah terukur, teruji dan berpengalaman. Tasming, kata dia, pernah menjadi anggota DPRD Kota Parepare selama dua periode dan menjadi peraih suara terbanyak.
“Keseriusan Tasming dalam politik, juga dibuktikan dengan pileg kemarin. Dia berupaya untuk naik kelas ke provinsi, dan berhasil lolos sekaligus menjadi peraih suara terbanyak di Dapil Sulsel VI dari Partai NasDem. Ini artinya sudah memiliki modal untuk meyakinkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Muhlis menilai Tamsing Hamid mempunyai kompetensi dan layak untuk diberi ruang kepada yang bersangkutan untuk menjadi Wali Kota Parepare.
“Hanya saja, selanjutnya yang perlu juga dipikir adalah, terkait pendampingnya atau wakilnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Muhlis, terkait pemilihan wakil harus menjadi perhatian serius. Hal itu, sambungnya, dapat dilakukan dengan memberi kesempatan atau melibatkan masyarakat dalam memilih wakilnya.
“Dengan demikian, kaum milenial betul-betul mendapat tempat dan diberikan ruang untuk mengelola pemerintahan,” pungkasnya. (*)
