Wajo, Sulsel – Pengguna dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya (Napza) meningkat drastis di masa pandemi covid-19 ini.
Hal itu terungkap dalam Rapat dengar pendapat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Selasa, 2 Desember 2020.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Wajo, Drs. H. Alamsyah HM, Msi mengungkapkan masa pandemi Covid-19 juga memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kasus narkoba di Kabupaten Wajo. “Data yang dirilis satuan narkoba Polres Wajo tahun 2020 ini hingga awal Desember sudah terjadi penambahan kasus narkoba,” ujar Drs. H. Alamsyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KBO Narkoba Polres Wajo, Ipda Mursalin, mengungkapkan peningkatan pengguna dan penyalahgunaan Napza meningkat setiap tahunnya. “Tahun 2018 sebanyak 105 kasus, tahun 2019 sebanyak 113 kasus dan diawal Desember ini tahun 2020 sudah 113 kasus,” ungkap Ipda Mursalin dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Wajo.
Rapat dengar pendapat ini menghadirkan akademisi dan praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi dan Universitas se-Kabupaten Wajo. Dalam rapat dengar pendapat ini, beberapa saran disampaikan oleh peserta rapat.
Ketua STIH Lamaddukelleng, Ismail Ali SH, MH, mengatakan, Ranperda ini harus menganut prinsip azas manfaat dan berkepastian hukum.
“Setelah mencermati isi Ranperda ini, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai subyek hukum yang dituangkan dalam peraturan ini. Selain itu mengfokuskan pada upaya preventif (pencegahan) terhadap bahaya peredaran narkoba dan dampak bagi pengguna dan penyalahgunaan narkoba,” ujar Ismail Ali.
Menurut akademisi yang menggeluti ilmu-ilmu hukum ini, azas manfaat dan kepastian hukum harus diperhatikan dengan cermat dan teliti. “Sebuah peraturan daerah tidak boleh ada penafsiran yang meluas sehingga point pasal per pasal tidak lepas dari azas manfaat dan kepastian hukum,” tandas Ismail Ali.
Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Hukum, STIH Lamaddukelleng, Dr. Andi Bau Mallarangeng, SH MH menyorot soal substansi dan judul Ranperda ini.
“Apa yang tertuang dalam judul Rancangan Peraturan Daerah ini, perlu dipadatkan sehingga judul Ranperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika ini, ulasan peraturan yang dimuat terakomodir dalam isi rancangan tersebut,” ujar Dr. Andi Bau Mallarangeng.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo, Hj Siti Maryam S Sos, MSi, menyampaikan keprihatinan terkait tingginya peredaran narkoba di Kabupaten Wajo.
“Suatu waktu saya ke Lapas, menurut Kalapas Rutan Kelas II B Sengkang, rata-rata penghuni Rutan didominasi kasus-kasus narkoba. Ini memprihatinkan sehingga perlu dilakukan langkah preventif mulai dari lingkungan keluarga,” pungkas Hj. Sitti Maryam.(PRD)
