JAKARTA- Pengajuan Bakal Calon Legislatif akan dibuka pada 1-13 Mei di jam kerja. Pengajuan akan diutup pada 14 Mei pukul 23.59 WIB.
Perihal tersebut ditegaskan oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat melaksanakan uji publik tentang rancangan Peraturan KPU (PKPU) tersebut, pada Rabu (8/3/2023).
Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pasal 247 ayat 2 menguraikan, paling lambat KPU 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU harus sudah menerima pengajuan daftar caleg.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kapan 9 bulan itu? Yaitu 14 Mei 2023,” kata Idham, seraya menegaskan berdasarkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pendaftaran bakal caleg parpol dimulai pada 1-14 Mei 2023.
Idham Holik menjelaskan, KPU harus menerima daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 9 bulan sebelum pemungutan suara. Oleh karena itu, partai memiliki kesempatan menyerahkan bacalegnya pada 1-14 Mei 2023.
Oleh karena itu, kata Idham, pihaknya akan menetapkan lama waktu pengajuan bacalon legislatif selama 2 minggu. Sehingga kami rencananya dalam lampiran PKPU berkaitan dengan pencalonan ini akan membuka pengajuan daftar anggota legislatif mulai 1-14 Mei.
“Berkaitan dengan 9 bulan paling lambat, dicantumkan di pasal 5, pengajuan bacalon dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara.
“Jadi 14 Mei jam 23.59 menit sebagaimana menjadi kebiasaan kami dalam melayani pendaftaran, maupun dukungan pemilih kami akan menutupnya di hari terakhir itu adalah tengah malam,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin, mengatakan, KPU RI akan segera mengkonsultasikan dua PKPU kepada DPR RI. Rencananya konsultasi tersebut akan dilakukan di masa sidang bulan ini.
“Kami di pimpinan KPU RI sudah berkomitmen beberapa PKPU yang mendesak akan kita ajukan untuk segera dikonsultasikan di masa sidang DPR bulan ini, di minggu ketiga atau kedua,” jelas Muhammad Afifuddin.
Afif mengatakan dua PKPU tersebut terkait pencalonan DPR dan DPRD, dan peraturan logistik. Dia menyebut dua PKPU itu akan segera dikonsultasikan ke DPR RI.
“Diantaranya itu yaitu KPU yang kita bahas hari ini tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” ujarnya.
“Kemudian PKPU yang kedua yang sedang kita usahakan untuk kemudian segera kita finalisasi adalah PKPU tentang logistik atau pengadaan alat coblos dan seterusnya, yang akan segera kita konsultasikan,” tegasnya.(n/red)
