Parepare, Sulsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna penyerahan rancangan nota kesepahaman bersama Pemerintah Kota Parepare tentang Kebijakan Umum Pagu Indikatif Wilayah Tahun Anggaran 2023, pada Senin, 10/1/2022 lalu.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Parepare Hj Andi Nurhatina Tipu bersama Wakil Ketua DPRD H Tasming Hamid, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Parepare.
Dari eksekutif hadir Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, para Asisten, Kepala OPD, Camat dan Lurah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pangerang Rahim mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menyampaikan, penyusunan Pagu indikatif Wilayah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program prioritas.
“Tujuannya menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan,” papar Pangerang Rahim. Selasa, 12/1/2022.
Pangerang mengemukakan, penyusunan dan penerapan Pagu Indikatif Wilayah Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.
“Itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk pencapaian sasaran prioritas, dan target kinerja pembangunan daerah yang serasi dan terintegrasi dalam RPJMD Parepare tahun 2018-2023,” tegas Pangerang.
Pagu indikatif ini terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif wilayah. (*)
