Beritasulsel.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemkot Parepare menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Progres Pencapaian MCP 2019 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare. Kamis, 12/09/2019.
Kegiatan tersebut melibatkan 3 kabupaten lainnya yakni Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang. Turut hadir pula beberapa pengusaha warung, cafe dan hiburan masing masing daerah sebagai wajib pungut pajak.
Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi, Adlinsyah Malik Nasution saat membuka kegiatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka pencegahan korupsi dan pengenalan pajak bagi pengusaha restoran dan hiburan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah maka para pengusaha warung dan hiburan dikenakan pajak sebesar 10%”, ungkap Coki.
“Kami harap sinergitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan bimbingan sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik”, lanjutnya.
Coki menambahkan bahwa bagi wajib pungut pajak yang tidak melakukan hal tersebut maka diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Hadir pada kegiatan tersebut adalah Wakil Walikota Parepare, Bupati Barru, Bupati Pinrang, Sekda Pangkep, dan beberapa OPD terkait. (RIS/BSS)
