Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, DR. Suprapto SH MH mengabarkan kabar gembira untuk semua Narapidana lewat PRESS RELEASE.
Berikut kutipan Press Release yang disampaikan oleh Kadivpas Sulsel :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat.
5. Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.03.01.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai
Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Nomor
PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022.
Persyaratan Pemberian Remisi Kepada Narapidana
1. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin
dalam kurung waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung dari tanggal pemberian
remisi.
2. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan
dengan baik.
3. Bagi Narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap
dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia
kepada NKRI sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.
4. Bagi Narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap
dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan
mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 8
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.
5. Bagi Narapidana tindak pidana terorisme, selain dilengkapi dokumen sesuai
Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi surat
keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia
kepada NKRI bagi warga negara indonesia atau surat pernyataan tidak akan
mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing.
6. Bagi Narapidana tindak pidana korupsi, tidak dipersyaratkan untuk membayar
lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10
UU No 22 Tahun 2022.
7. Bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama.
Bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diberikan remisi, mulai remisi umum
tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama.
Makassar, 21 April 2023
An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Selatan
DR. Suprapto SH MH
https://sulsel.kemenkumham.go.id
