Beritasulsel.com – Puluhan masyarakat yang bermukim didaerah pesisir pantai yang mewakili 7 Desa dan Kelurahan, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bantaeng. Rabu, 28 Desember 2022.
Kedatangan masyarakat perwakilan dari 7 Desa dan Kelurahan ini diterima langsung oleh Ketua Komisi C, Muhammad Asri B SE yang didampingi :
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR mewakili Kepala Dinas
Sekertaris BPBD mewakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Asisten Bidang Ekonomi Setda Bantaeng
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat pesisir menyampaikan aspirasinya terkait cuaca ekstrem dan penanganan abrasi yang menimpa sejumlah lokasi di pinggir pantai di Kabupaten Bantaeng akhir-akhir ini.
Koordinator Forum Pemerhati Masyarakat Pesisir (FPMP), Aidil menegaskan bahwa cuaca ekstrem yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Bantaeng ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat pesisir.
“Cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini mengakibatkan puluhan rumah disepanjang pesisir pantai terkena abrasi”, ungkap pria berambut gondrong ini didepan anggota dewan dan dinas terkait perwakilan dari Pemkab Bantaeng.
“Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat pesisir meminta kepada Komisi C DPRD Bantaeng dan Dinas terkait yang hadir diruangan ini, agar lebih serius mengambil langkah tepat dan cepat dalam menangani abrasi di wilayah pesisir pantai Kabupaten Bantaeng”, tegasnya.
“Mewakili masyarakat pesisir pantai, saya berharap pemerintah Kabupaten Bantaeng segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang hari ini disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP)”, pinta Aidil.
Dihadapan Anggota Dewan Komisi C dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bantaeng, pria berambut gondrong ini menegaskan bahwa ini adalah persoalan krusial yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Menurut saya, setiap rapat Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan bahkan ditingkat Kabupaten, masyarakat pesisir yang bermukim disepanjang pantai selalu mengusulkan pembangunan atau pemasangan batu pemecah ombak”, ujarnya.
“Bahkan usulan masyarakat yang bermukim dikawasan pesisir itu selalu dijadikan sebagai usulan prioritas dari tahun ke tahun, namun sampai hari ini apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pesisir ini, tidak pernah direalisasikan”, kata Aidil.
Dengan tegas, Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Pesisir, Aidil mengatakan :
Saya tidak mau tau, apakah itu menjadi wewenang pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat?
Yang saya tau bahwa apa yang menjadi skala prioritas selalu terusulkan di Musrenbang.
“Yang saya mau tau, pemerintah segera melakukan upaya untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakatnya”, tegas Aidil.
“Kasihan masyarakat pesisir yang bermukim disepanjang pantai dengan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini. Disaat pemimpin lagi asik tidur dengan lelap, masyarakat yang bermukim di pesisir pantai harus begadang dari rasa was-was jika terjadi abrasi”, tuturnya.
Aidil juga menambahkan bahwa beberapa hari terakhir di bulan Desember ini, cuaca ekstrem sudah banyak masyarakat pesisir menjadi korban abrasi. Oleh karena itu Aidil berharap pemerintah kabupaten atau dinas terkait hadir untuk memberi ketenangan terhadap masyarakatnya.
“Bukan sekedar janji-janji palsu dinas atau pihak terkait, karna jika cuaca ekstrem masih terjadi seperti ini lalu pemerintah tidak ada respon dan tindakan, maka yakinlah bahwa akan banyak masyarakat pesisir sepanjang pantai di Kabupaten Bantaeng ini yang akan kehilangan tempat tinggal akibat terdampak abrasi”, ungkapnya.
“Mewakili masyarakat yang bermukim di pesisir pantai dan yang hadir saat ini, kami berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan kepada DPRD Kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI pusat untuk buka mata dan telinga melihat dan mendengar jeritan rakyatnya”, tegas Aidil yang menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Bantaeng.
Aspirasi masyarakat pesisir inipun ditanggapi oleh Ketua Komisi C DPRD Bantaeng, Muhammad Asri B, SE.
Anggota Dewan berambut gondrong ini mengatakan bahwa RDP pada hari ini melahirkan kesepakatan antara masyarakat pesisir pantai yang terdampak abrasi dengan dinas terkait yaitu program pembuatan pemecah ombak disetiap titik lokasi yang rawan terkena abrasi, menjadi prioritas pembangunan di tahun 2023.
Laporan: AG
