Beritasulsel.com – Beberapa hari belakangan, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Kabupaten Takalar menjadi perbincangan hangat terutama dikalangan ASN.
Pasalnya, mereka menanti TPP tersebut dibagikan tapi ternyata sejak perubahan APBD 2018, TPP tersebut telah dibagi bagi kepada masing masing Pimpinan OPD ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) namun tidak tersalur kepada para ASN.
Hal itu terungkap setelah wartawan media ini menyambangi Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Maya Taufiq di kantor Bupati Takalar lantai III pada hari Senin (13/05).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“itu (TPP) sudah dibagi bagi kepada masing masing OPD. Untuk membagikan kepada ASN itu bukan tugas saya,” jelas Maya Taufiq.
BERITA TERKAIT: TPP Tidak Dibagi, Sulaeman Rate: Itu Sudah Bentuk Kejahatan Sehingga Harus Diberantas
BACA JUGA 36 Miliar Uang TPP di Takalar Tidak Terbagi, DPRD Gelar Pansus
Sementara itu, salah satu pimpinan OPD yang ditemui media ini dan minta namanya tidak dimediakan mengakui bahwa memang telah menerima uang sebanyak Rp400 juta masuk kedalam DPA-nya, hanya saja OPD tersebut tidak tau dari mana asalnya karena Sekretaris Daerah H. Arsyad tidak menjelaskan asal uanh tersebut.
“Hanya mengatakan ada uang tambahan anggara, buatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) saat rapat perubahan anggaran 2018,” ujar pimpinan OPD tersebut.
Sementara itu,Pimpinan OPD lainnya yakni Sirajuddin Saraba, membantah telah menerima uang yang dimaksud. “Tidak ada tambahan anggaran masuk ke DPA Dinas Perikanan terlebih kalau secada pribadi,” dalihnya.
Ketua Komisi II DPRD Takalar yang juga Ketua Frakasi PKS, Sulaeman Rate yang dimintai tanggapannya terkait hal itu mengatakan, itulah yang membuat Komisi II DPRD kesal karena Sekda selaku ketua TAPD tidak pernah menyampaikan ke DPRD baik pembagian kepada OPD maupun peralihan ke TUKIN,
“Nanti didesak Pansus barulah Sekda mengatakan TPP mau dialihkan ke TUKIN atas arahan KPK, karena menurutnya pembayaran TPP harus didukung dengan Kinerja Anjab dan perangkat lainnya sehigga anggarannya jadi Silpa,” ujar Sulaeman Rate.
Menurut dia, jawaban Sekda penuh dengan kontradiktif dengan penjelasan Kepala Bidang Anggaran yang menyatakan bahwa TUKIN hanya diberikan ke ASN di Kementerian atau Lembaga, sedangkan untuk ASN di Daerah masih TPP yang anggaran sudah dibagikan ke masing masing OPD.
“Dengan jawaban kontradiktif itu terdapat sesuatu yang tidak beres sehingga patut dicurigai anggarannya disalahgunakan. Komisi II akan menulusuri anggaran ini” pungkas Sulaeman. (bersambung).
Penulis : Maggarisi Saiyye.
