Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare tengah menyusun dokumen strategi pencegahan perkawinan anak. Dokumen ini penting karena merupakan salah satu dokumen pendukung dengan poin tertinggi dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).
Sekretaris Daerah Kota Parepare, H Iwan Asaad mengatakan, penyusunan dokumen dilakukan oleh SKPD teknis terkait di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Parepare, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare.
Iwan Asaad mengemukakan, dokumen yang terdiri atas 5 Bab ini memuat langkah-langkah konkret Pemerintah Daerah dalam mengintervensi masyarakat untuk menghindari perkawinan anak. “Dokumen ini merancang semua elemen memiliki tanggung jawab yang sama terhadap masalah perkawinan anak. Mulai dari RT/RW, Kelurahan, KUA, Kemenag, hingga Pengadilan Agama,” ungkap Iwan Asaad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait pencegahan perkawinan anak ini, Pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas umur minimal perkawinan 19 tahun.
Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.
Batas umur 19 tahun ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Itu agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Umur 19 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Parepare, Dr Hj Halwatia mengungkapkan, Pemkot Parepare tengah merancang pengaturan persiapan berkehidupan berkeluarga bagi remaja. Tujuannya adalah pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Dengan pengaturan ini, maka perkawinan bagi perempuan nantinya minimal pada usia 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun.
“Ini merupakan program Dinas PPKB melalui Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang tengah kita rancang saat ini,” kata Halwatia.
Program ini nantinya akan melibatkan komunitas remaja binaan DPPKB Parepare, yakni Forum Generasi Berencana (Genre). (*)
