Beritasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengadakan sosialisasi mekanisme perubahan pembayaran iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atau ASN, Rabu (29/7/20).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan (BPKAD) Sinjai, Hj. Ratnawati Arief yang diikuti oleh peserta dari para Kasubag Keuangan dan Bendahara masing-masing instansi di Aula Pertemuan Wisma Sanjaya Putra Sinjai.
Kepala Kantor BPJS Sinjai, Achmad Saleh mengungkapkan bahwa sosiliasisi ini dilaksanakan berdasarkan perubahan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 dari Perpres Nomor 75 tahun 2019 terkait tata cara penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi PPU atau PNS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dikatakan, jika sebelumnya pembayaran iuran 2% dipotong dari gaji PNS dan 3 % dibayarkan oleh negara, maka pasca lahirnya perpres ini menjadi, 1% dipotong dari gaji PNS dan 4% dibayarkan oleh negara.
“Pada dasarnya sama dengan tahun sebelumnya pemotongan jumlahnya 5 persen, namun perbedaannya adalah porsi pemotongannya sekarang lebih banyak ditanggung oleh pemerintah daerah, jadi sudah sama dengan lembaga swasta,” katanya.
Meski persentasenya pemotongannya sama dengan tahun lalu, kata Achmad, ada perubahan mekanisme yang harus dipahami oleh para bendahara maupun Kasubag Keuangan agar tercipta persepsi yang sama.
Hal ini juga didasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran bagi pekerja penerima upah pemerintah daerah diantaranya Pegawai Negeri Sipil dan Kepala desa beserta perangkat desa dengan ditetapkannya tunjangan profesi dan TPP sebagai obyek pemotongan iuran BPJS sebesar 1 %.
Sementara itu, Kepala BPKAD Sinjai Hj. Ratnawati Arief menyampaikan dukungan terhadap BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Sinjai.
“Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar memahami betul mekanisme perubahan ini sehingga dapat diaplikasikan secara baik di masing-masing perangkat daerahnya,” harapnya. (Sambar)
