Makassar, Sulsel – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas penertiban Gedung PWI Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar.
Hal itu diakui oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Niken Ariati.
Menurut Niken, bahwa Gedung PWI Sulsel menjadi salah satu fokus pengawalan KPK. Terlebih berdasarkan putusan pengadilan, lahan seluas sekitar 2.400 m2 dan gedung utama itu milik Pemerintah Provinsi Sulsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami di Korsupgah Wilayah IV KPK mengapresiasi keberhasilan penyelamatan aset Pemprov Sulsel berupa Gedung PWI,” ungkapnya, Kamis (26/5/2022).
Dirinya pun berharap, Pemprov Sulsel juga terus melakukan upaya penyelamatan aset lainnya. “Kami berharap agar segera dilakukan penyelesaian terhadap bangunan lainnya. Sehingga penyelamatan dan pengamanan aset Pemprov, Gedung PWI dan sekitarnya dalam satu hamparan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Diketahui, penertiban tanah dan gedung PWI ini adalah pelaksanaan/penegakan peraturan perundang-undangan, karena merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulsel dan telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perdata Nomor 350/PDT.G/2017/PN.Mks tanggal 2 November 2017 yang pada prinsipnya memperjelas/memperkuat status kepemilikan Pemprov sulsel. (*)
