KOPEL Sinjai Rilis Hasil Uji Akses Permohonan Dokumen Publik Kepada 30 OPD

oleh -

Beritasulsel.com – Komite Pemantau Legisatif (KOPEL) Sinjai merilis hasil uji akses permohonan dokumen publik kepada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Direktur Kopel Sinjai, Ahmad Tang mengatakan, hasil uji akses tersebut hanya 20% OPD yang menanggapi/merespon dengan memberikan informasi kepada pemohon, sementara 80% tidak menanggapi alias tidak merespon.

Adapun dokumen publik yang diminta oleh pemohon dalam hal ini KOPEL, kata Ahmad, yakni Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

BACA JUGA :   Respon Cepat, Personel Polsek Sinjai Tengah Singkirkan Pohon Tumbang yang Menutupi Jalan

OPD yang merespon permintaan dokumen pemohon yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesbangpol, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Bappeda, Dinas Peternakan.

Direktur KOPEL Sinjai, Ahmad Tang

Menurut dia, rendahnya respon OPD memberikan informasi kepada pemohon menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam UU KIP bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumunkan informasi baik secara berkala, serta merta dan disediakan setiap saat. Dokumen Renja, Renstra dan RKA, bukan dokumen yang dirahasiakan karena dokumen tersebut merupakan dokumen publik,” ujar Ahmad, Selasa (5/2).

BACA JUGA :   Jelang Hari Raya Idhul Adha, Polres Sinjai Bersihkan Lapangan

Ia khawatir, rendahnya komitmen OPD menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan berpotensi menyuburkan praktek-praktek korupsi.

Selain itu, lanjutnya, OPD yang tidak transparan ke publik tidak memiliki komitmen kuat mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintahan Andi Seto – Andi Kartini di mana dalam salah satu misinya menciptakan pemerintahan yang profesional dan terbuka.

BACA JUGA :   DPRD Sinjai Terima Kunker DPRD Wajo, Ini Tujuannya

“Kopel menyarangkan agar memaksimalkan kembali fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap OPD dilingkup Pemerintah Daerah,” kuncinya. (Sambar/BSS)