Beritasulsel.com – Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai, Andi Syarifuddin menjadi pembicara dalam Rapat Pleno forum Tim Koordinasi Pengelola Sumber Daya Air (TKPSDA) Wil. Sungai Jeneberang yang bertempat di Hotel Kirei Kabupaten Bantaeng. Selasa (12/11).
Dalam forum tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus TKPSDA se-Sulawesi Selatan.
Kabid SDA PUPR Kabupaten Sinjai, Andi Syarifuddin menjelaskan bahwa TKPSDA Wil. Sungai Jeneberang adalah forum tertinggi pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Selatan yang diangkat oleh Menteri PUPR untuk membantu Menteri PUPR dalam pengelolaan sumber daya air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi Syarifuddin menyampaikan pada forum tersebut bahwa setiap tahunnya Kabupaten Sinjai menjadi langganan banjir, khususnya di perkotaan.
“Banjir di Sinjai disebabkan beberapa faktor, yaitu pertama Kota Sinjai diapit oleh 2 DAS yakni DAS Tangka dan DAS Mangottong dan Bontompare yang membelah kota, kedua geografis kota Sinjai yang berbentuk cekungan yang menjadi tempat genangan air, ketiga daratan Sinjai berada di bawah permukaan air laut, sehingga pada saat curah hujan tinggi dan pasang air laut bertemu maka banjir akan meluap ke permukaan”, jelas Andi Syarifuddin.
Lebih lanjut Andi Syarifuddin juga menjelaskan bahwa untuk mengurai banjir tersebut, ia memaparkan langkah-langkah penanganan berdasarkan hasil kajian pengendalian bencana, bahwa pertama perlu ada bangunan bendungan di hulu Sungai Mangottong, kedua pembangunan kolam retensi/embung di hulu Sungai Bontompare untuk memperlambat laju air dari sungai Bontompare, ketiga normalisasi sungai Bontompare dan beberapa titik drainase dan duiker di perkotaan.
Selain itu juga beberapa langkah yang dilakukan yaitu reboisasi di bagian hulu sungai mitigasi bencana dan sirine di titik rawan bencana.
Kabid SDA Dinas PUPR Sinjai dalam forum tersebut berharap agar isu-isu dan penanganan banjir yang telah disampaikan tersebut dapat menjadi masukan kepada forum untuk bahan pertimbangan dan direkomendasikan kepada Kementerian PUPR untuk pengendalian banjir di Kabupaten Sinjai agar menjadi prioritas utama. (Samabar)
