Beritasulsel.com – Aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL), Muh. Ikbal, menyoroti satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid–Hermanto (TSM–MO). Ia mempertanyakan sejumlah klaim capaian kinerja pemerintah kota yang disebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Ikbal, klaim peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kemiskinan perlu disertai penjelasan yang transparan dan terukur. Ia meminta pemerintah kota memaparkan indikator serta data pendukung yang digunakan.
“Kalau merujuk pada data BPS, perlu dijelaskan secara rinci indikator dan datanya. Apakah sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan?” ujarnya. Senin, 23/2/2026.
Ikbal juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia mempertanyakan apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) telah diterapkan secara menyeluruh oleh pelaku usaha di Parepare. Menurutnya, masih ada pekerja yang menerima gaji di bawah standar UMP.
Ia mendorong Dinas Sosial mempublikasikan program dan langkah konkret yang telah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama setahun terakhir. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja diminta menyampaikan data terkait penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja.
“Seharusnya yang dipaparkan ke publik adalah sejauh mana 18 visi dan misi wali kota yang telah dimasukkan dalam RPJMD sebagai rujukan APBD sudah direalisasikan dan apa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Sorotan pada Event dan UMKM
Selain aspek makro, Ikbal juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang menjadikan peningkatan jumlah event sebagai indikator geliat ekonomi. Berbagai kegiatan digelar, terutama di Lapangan Andi Makkasau Parepare.
Ia mempertanyakan sejauh mana event-event tersebut berdampak luas bagi pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tidak semua pelaku UMKM mendapat akses yang adil untuk berpartisipasi. Untuk menjadi tenant, pelaku UMKM disebut harus membayar sejumlah biaya, sementara peserta yang terlibat dinilai cenderung berasal dari kelompok yang sama.
“Kalau kesempatan hanya berputar pada kelompok tertentu, sulit menyebutnya sebagai pemberdayaan UMKM secara menyeluruh,” ujarnya.
Penggunaan Lapangan Andi Makkasau sebagai pusat kegiatan non-olahraga juga dinilai perlu dievaluasi. Ia mengingatkan agar fungsi utama fasilitas publik tersebut sebagai sarana olahraga dan aktivitas masyarakat tetap menjadi prioritas.
Kritik Anggaran dan Perjalanan Dinas
Ikbal turut menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum mencerminkan semangat efisiensi. Ia menyinggung pengadaan atau penggunaan kendaraan dinas serta anggaran makan dan minum pejabat yang dianggap cukup besar.
“Setiap rupiah dari APBD adalah uang rakyat yang harus diprioritaskan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada kunjungan rombongan berjumlah 147 orang ke Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka urgensi, tujuan, serta manfaat konkret dari kegiatan tersebut.
“Dengan jumlah peserta yang besar, publik wajar mempertanyakan efektivitas dan dampaknya bagi daerah,” ujarnya.
Evaluasi Event Daerah
Ikbal juga menyinggung tidak lolosnya Festival Salo Karajae Parepare dalam Kurasi Event Nasional (KEN) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ia menilai hal itu menjadi bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pengemasan event daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional.
Menurutnya, satu tahun kepemimpinan merupakan waktu yang cukup untuk mulai menunjukkan arah perubahan yang terukur. Ia berharap pemerintah menjawab kritik dengan langkah konkret dan transparansi kebijakan. (*)
