Pekanbaru — Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja di Pekanbaru, Kamis (2/4/2026), politisi senior Partai Golkar tersebut menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar lebih profesional dan transparan.
Menurut Taufan, bank daerah, khususnya Bank Riau Kepri Syariah, tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat penampungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Bank daerah harus menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar beban fiskal yang minim inovasi,” ujar Taufan.
Ia menekankan bahwa BUMD dengan aset bernilai triliunan rupiah perlu dioptimalkan sebagai pilar penyangga kekuatan fiskal daerah. Untuk itu, pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja dinilai menjadi kunci utama.
Selain itu, Taufan juga menyoroti pentingnya menekan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Ia meminta agar penyaluran kredit yang tidak produktif segera dibatasi guna menjaga kesehatan keuangan daerah.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut mendorong agar Bank Riau Kepri Syariah dapat berperan sebagai lokomotif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor strategis seperti kelapa sawit dan minyak dan gas di wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Komisi II DPR RI, kata dia, juga berkomitmen memperluas akses permodalan bagi masyarakat melalui penguatan regulasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Sudah saatnya BUMD menjadi mandiri dan inovatif. Kehadiran bank daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil,” kata Taufan.
Ia menambahkan, DPR RI akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan agar pengelolaan aset daerah benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)
