Beritasulsel.com – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Parepare selaku penyelenggara kembali menegaskan agar seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara), wajib menempelkan salinan formulir model C dan C1 hasil perhitungan suara di TPS masing-masing.
Hasruddin Husain selaku Ketua KPU Parepare, jauh sebelumnya telah meminta PPS untuk melakukan instruksi sesuai yang tertuang pasal 391 dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai bentuk transparansi publik tentang kewajiban PPS mengumumkan salinan hasil penghitungan suara.
“PPS wajib mengumumkan salinan tersebut, dan ini telah diumumkan oleh semua teman-teman PPS di Parepare dengan cara menempel salinan model C dan C1 di setiap kantor kelurahan”, urai Hasruddin Husain, Sabtu, (20/4/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan ketua KPU, Ketua LIDIK PRO Parepare, juga menanggapi ini.
“Saya sangat meragukan profesionalisme penyelenggara tingkat PPS jika ada yang tidak menempelkan salinan model C dan C1 nya. Hal-hal yang harus terbuka, justru dijadikan tertutup”, ungkap A.R.Arsyad, SH.
“Ini bisa menimbulkan perselisihan Caleg dalam partainya, dan PPS bisa kena sanksi Pidana”, tegasnya.
Sementara pada pasal 508 UU No. 7 Tahun 2017 memuat sanksi yang diberikan kepada penyelenggara, jika salinan tersebut tidak ditempel di tempat umum, seperti kantor desa atau kelurahan.
“Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” pungkas Arsyad. (RIS/BSS)
