Jakarta – Hampir seluruh anggota Panja Vale Komisi VII DPR RI yang hadir mendukung dan memberikan masukan terhadap pernyataan tiga Gubernur dari wilayah Sulawesi yang bersepakat untuk tidak memperpanjang izin kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara oleh Panja Vale Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Para Gubernur meminta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, bahwa paparan dari ketiga Gubernur sangat impresif. “Kami mendukung apa yang bapak (Gubernur) sampaikan. (Beroperasi) 54 tahun, jangan sampai sumber daya alam kita mubassir dihamburkan. Kalau digunakan, akan menambahkan ekonomi (bagi masyarakat dan daerah),” ungkapnya.
Sama halnya dengan anggota DPR RI asal Sulsel, Andi Ridwan Wittiri. Ia bahkan membenarkan pernyataan Gubernur Sulsel bahwa minimnya kontribusi Vale.
“Saya hanya memberikan informasi menambahkan, bahwa apa yang disampaikan Gubernur, benar adanya,” ucap Andi.
Dirinya mengaku, bahwa pernyataan para Gubernur akan menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI untuk menyimpulkan rekomendasi. “Akan didiskusikan apakah bisa memungkinkan tidak diperpanjang (kontrak karya). Dapat diikuti(pengelolaan) dari masyarakat atau BUMD. Kita jangan jadi penonton saja,” bebernya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI yang lain, Muhammad Nasir mengapresiasi komitmen Pemprov Sulsel. Terlebih telah mengambil alih Bandara Sorowako yang sebelumnya dikelola oleh PT. Vale.
“Kita mendorong semua kepentingan yang mengutamakan untuk masyarakat. Namun kita juga mendorong jika BUMD harus didukung oleh kompetensi keahlian,” pintanya. (*)
