Jakarta – Kementerian Sosial RI, menginstruksikan kepada Dinas Sosial se Kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
Melalui surat Nomor : 482/3.4/PS.02/03/2021 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, menegaskan, dalam rangka pengawasan dan pembinaan SDM pelaksana PKH di daerah, agar SDM PKH konsentrasi dan fokus melaksanakan tugas dan fungsi terhadap proses bisnis PKH diantaranya: validasi, pemutahiran data, verifikasi komitmen, pelaksanaan P2K2 dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial yang mekanismenya telah diatur dalam SK pengangkatan SDM PKH dan regulasi
PKH yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan bantuan program komplementer bagi KPM PKH, diharapkan agar seluruh SDM PKH dalam melaksanakan tugas tidak diperbolehkan memiliki, mengelola maupun menjadi pemasok bahan pangan di e-Warong;
tidak boleh mengumpulkan dan menyalahgunakan KKS milik KPM saat penyaluran bantuan sosial; serta tidak boleh mengarahkan KPM ke e-Warong tertentu. Selain itu, Seluruh SDM PKH agar mempedomani Peraturan dan Ketetapan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, tertanggal 24 Maret 2021, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, AM Asnandar, dalam surat Nomor 728/ BS/4.4.3/3/2021, menyebutkan, untuk kelancaran pemanfaatan program sembako, oleh KPM maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut antara lain: menugaskan koordinator daerah dan para pendamping sosial bansos pangan, agar menginformasikan kepada KPM untuk mencairkan sembako di e-warung/agen penyalur sembako yang telah ditetapkan.
Selain itu, juga ditegaskan agar melakukan monitoring terhadap e-warung/agen penyalur sembako dalam dalam melakukan ketersediaan bahan pangan seperti sumber karbohidrat, beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung, pipilan dan sagu. Sumber protein hewani, telur, daging sapi, ayam, ikan. Sumber protein nabati, kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu, sumber vitamin dan mineral sayur mayur dan buah-buahan.
Melakukan rekonsiliasi dengan bank penyalur di wilayah masing-masing terkait penyaluran sembako dan melaporkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi melalui surat kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III.(prd)
