Makassar, Sulsel – Dikediaman Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, rombongan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan diterima langsung Wagub Andi Sudirman Sulaiman.
Setelah menyapa, Wagub Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh rombongan menunaikan Shalat Isya berjamaah.
Jamuan makan malam ini merupakan rangkaian Silaturahmi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution menyampaikan permasalahan yang terjadi dilapangan perihal BPJS Kesehatan.
“Sampai disini kemarin, kami telah datang di Kota Parepare, ada diskusi mengenai izin rumah sakit dan banyak hal sehingga kami bersama sama mencari solusi yang terbaik,” katanya.
Dalam proses kerjanya, Dewan pengawas masuk ke wilayah terpencil, salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS yang menjadi fokus Dewan.
“Sulsel sangat strategis, kami menganggap Sulsel barometer Indonesia timur, kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik di Indonesia timur hingga wilayah terpencil,” sambungnya.
Dalam kunjungan di Sulawesi Selatan. Dewan Pengawas BPJS juga bertemu dengan lapisan pengelola kesehatan di Makassar.
Beberapa hal telah dilaporkan kepada Dewan, awal pertemuan berputar di persoalan pendataan dimana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan, turun menyisir ke masyarakat hingga persoalan NIK.
“Kami sudah bicarakan di Dukcapil berharap seluruh proses kegjatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap seluruh steakholder dapat bersinergi dengan baik, kami dengar di Sulsel sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS,” jelasnya.
Menerima kabar kedatangan dari Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, bagi Wagub Andi Sudirman Sulaiman pertemuan ini sangat penting bagi masyarakat Sulsel.
“Saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS. Kami menyisir data, bersama BPJS kami koordinasikan untuk menyisir data kependudukan dan untuk terus meminimalisir data miskin desil III kami tidak masuk dalam data”, Kata Andi Sudirman Sulaiman, Rabu 11/11/2020.
Ia menegaskan bahwa ia bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat miskin.
“Memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS betul betul terverikasi. Pada kesimpulan sementara, BPJS perlu terobosan out of the box untuk mewujudkan itu, kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman teman BPJS tapi kami harus sinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan sama duduk serta selalu dalam koordinasi yang baik,” tegasnya. (*)
