Parepare, Sulsel – Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik Pemerintah Kota Parepare secara umum cukup memuaskan. Namun ada beberapa poin yang dianggap harus segera dibenahi agar masyarakat Parepare betul betul terlayani dengan baik.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2020 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin, 28 Desember 2020.
Dalam pemaparannya, Taufan Pawe mengaku cukup puas dan mengapresiasi atas pencapaian tersebut. Namun dia menyinggung beberapa instansi yang perlu segera dibenahi dan adanya tindakan oknum jajarannya yang dianggap harus dievaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini survei akurat. Tidak ada meleset di atas 1 persen. Paling tinggi 0,7 persen. Contoh penataan pedagang kaki lima yang saya anggap cukup memuaskan namun sedikit tercoreng dengan adanya video viral dari Camat Ujung. Ini sangat memalukan. Pak Wagub telepon langsung ke saya. Tidak boleh seperti itu, apalagi kita sebagai ASN. Saya pasti akan lakukan tindakan, sanksi. Saya sudah menyuruh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Saya sangat kecewa atas kejadian itu,” ungkap Taufan Pawe.
Selain itu, Taufan juga menyorot pelayanan Kelurahan, Kecamatan, dan Puskesmas. “Di sini masih ada terlihat pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Saya tidak akan tinggal diam dengan data ini. Begitu pula dengan kecamatan. Survei mengatakan bahwa hanya 33,8 persen yang mengenal camatnya. Jadi persepsinya bahwa kerjanya hanya rumah ke kantor saja. Paling yang kenal hanya orang orang yang ada urusannya saja. Padahal saat dilantik saya sudah menekankan agar dekat dengan masyarakat,” ingat Taufan.
Pada Rakor Monev itu juga, Taufan mengingatkan kepada Dinas PUPR agar tanggap dengan kondisi di masyarakat. Dia menekankan, masih ada sejumlah jalan yang berlubang sehingga seharusnya segera dibenahi.
“Saat ini sedang musim penghujan. Jalanan yang berlubang akan sangat membahayakan pengguna jalan. Segera benahi, keluarkan anggaran untuk itu,” tegas Wali Kota berlatar belakang praktisi hukum ini.
Turut hadir dalam Rakor Monev Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD, Camat, dan Lurah se-Parepare. (*)