JAKARTA – Dr. Sila Haholongan Pulungan resmi jabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) usai dilantik langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pada hari Rabu (29/4/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, ini menjadi bagian dari rotasi dan promosi pejabat strategis di lingkungan Korps Adhyaksa.
Pengangkatan Sila Pulungan sebagai Kajati Sulsel merujuk pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026. Ia menggantikan Dr. Didik Farkhan Alisyahdi yang mendapat promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus) di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Dalam arahannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan instruksi khusus kepada Kajati Sulsel yang baru untuk segera melakukan akselerasi kinerja, terutama dalam pengawalan proyek strategis nasional di Sulsel.
Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Kejati Sulsel dalam memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan hukum.
“Segera beradaptasi, pahami karakteristik wilayah, dan lakukan percepatan kinerja. Kawal proyek strategis nasional dengan baik serta jaga integritas seluruh jajaran,” tegas Burhanuddin.
Selain itu, Jaksa Agung juga menekankan agar penegakan hukum di wilayah Sulsel dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Menurut dia, kehadiran institusi kejaksaan harus mampu memberikan rasa keadilan sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelantikan Kajati Sulsel ini menjadi momentum penting bagi penguatan kinerja Kejati Sulsel, khususnya dalam penanganan perkara korupsi, pengawasan proyek nasional, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sila Haholongan Pulungan resmi jabat Kajati Sulsel. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Kajati Kepulauan Bangka Belitung, Sila Pulungan diharap mampu membawa Kejati Sulsel lebih progresif, profesional, dan responsif terhadap dinamika hukum di daerah.
Rotasi jabatan di tubuh Kejagung ini juga dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga ritme organisasi tetap dinamis sekaligus memperkuat kualitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Sulsel yang memiliki peran penting dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. ***
