Beritasulsel.com – Sulitnya pengurusan izin tambang diduga menjadi lahan empuk bagi oknum oknum di Kabupaten Bulukumba untuk menambah pundi pundi keuangan mereka dengan cara yang haram. Informasi yang diterima, mereka memeras meras para penambang ilegal alias yang tak memiliki izin tambang.
“Mereka (penambang ilegal) diperas peras, dipaksa membayar 20 juta rupiah untuk satu eskavator dan 100 ribu per mobil untuk material pasir,” ungkap sumber berinisial T.
Penambang bernama H. Hamma yang ditemui di lokasi tambang di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, membenarkan hal itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya benar, setiap penambang yang punya 1 eskavator harus menyetor Rp20 juta ke Dirman selaku ketua ke Asosiasi. Jadi saya bayar 20 juta karena ada 1 eskavator saya yang beroperasi,” ungkap H. Hamma kepada beritasulsel.com, Ahad siang (12/9/21).
Selain itu kami (penambang) juga dimintai 100 ribu per 1 truk pasir. Jadi kalau 10 truk pasir kami jual dalam 1 hari, berarti kami harus setor 1 juta rupiah ke Dirman dan kalau tidak, maka kami dikira melawan dan dikira tidak mau ikut aturan asosiasi,” beber H. Hamma.
“Pernah satu kali saya ditagih oleh suruhan Dirman tapi tidak ada uang jadi saya tidak bayar. Malamnya saya ditelpon oleh seseorang yang mengaku polisi, orang tersebut mengira saya melawan karena tidak membayar, tapi saya bilang, ‘saya tidak melawan hanya saja saya belum punya uang maka saya tidak bayar’,” terang H. Hamma.
Dirman yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Alat Berat. Dia juga membenarkan telah menarik uang dari para penambang.
“Iay betul, dan dana itu sebagai jaminan untuk memperbaiki dampak lingkungan yang ditimbulkan para teman teman penambang, dan dana itu pula nanti kita gunakan untuk mempasilitasi para teman teman (penambang) melegalitaskan kegiatan mereka,” ungkap Dirman yang dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (13/9/21).
“Jadi kami juga asosiasi tidak menjamin 100 % keamanan mereka (penambang) untuk menambang. Mereka sendiri yang menentukan nasib mereka untuk keamanannya. Asosiasi hadir untuk mempasilitasi mereka, jadi kalau teman teman penambang ingin dipasilitasi, ya tentu harus mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jadi mereka juga tidak diwajibkan untuk bergabung dalam asosiasi, di sini tidak ada paksaan bagi para teman teman penambang,” imbuh Dirman.
Saat ditanya fasilitas apa yang dimaksud yang didapat para penambang bila bergabung dengan asosiasi, Dirman mengatakan bahwa yang mereka dapat adalah ID Card.
Laporan: Parwansyah/Heri
Editor: Heri
