Beritasulsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare angkat bicara terkait pencopotan Iwan Asaad dari jabatan Dewan Pengawas (Dewas) PAM Tirta Karajae. Pemkot punya alasan dan landasan regulasi yang kuat dalam memutuskan pencopotan tersebut.
Pemkot melalui Kadis Kominfo Parepare Anwar Amir menegaskan pemberhentian dewas dan pengangkatan kembali Direktur PAM Tirta Karajae sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Terpisah Kabag Ekonomi, Rudy sebagai pembina BUMD mengatakan “Pemkot Parepare melalui Bagian Ekonomi telah melakukan konsultasi ke BPKP dan konsultan Bidang Pemerintahan Kota Parepare, serta juga telah dilakukan RDP dengan Komisi 1 DPRD Kota Parepare,” jelas dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kata dia, Pemkot Parepare melakukan pencopotan dengan pertimbangan sejumlah regulasi. Jabatan Iwan Asaad sebagai Dewas PAM Tirta Karajae dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan sesuai regulasi yang berlaku.
Di antaranya, lanjutnya, dalam PP 54 Tahun 2017 Pasal 49 (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Bukan hanya itu, ia menambahkan jabatan Iwan sebagai Inspektur Daerah yang memiliki tugas pengawasan juga dinilai rentan konflik kepentingan dengan resiko besar. Hal itu ditegaskan dalam Lampiran Permenpan 17 Tahun 2024 huruf D.
Aturan tersebut berbunyi; Namun demikian, ada jabatan-jabatan tertentu dimana risiko rentan konflik kepentingan tersebut lebih besar, antara lain jabatan terkait tugas pokok dan fungsi salah satunya pada huruf (f) yakni Pengawasan dan pemeriksaan.
Selain itu, pencopotan itu juga diperkuat dengan perda nomor 10 tahun 2021. Pada pasal 34 bagian larangan;
(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, melayangkan kritik tajam terhadap keputusan Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, yang mencopot Iwan Asaad dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae.
Yusuf menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan sarat dengan dugaan kepentingan tertentu.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pencopotan Iwan Asaad menjadi tanda tanya besar, khususnya bagi DPRD yang berperan sebagai perwakilan rakyat. Dia juga menyoroti ketidakjelasan alasan pencopotan tersebut.
“Kalau hanya berdasarkan hasil konsultasi dengan Staf Ahli, saya kira itu tidak cukup kuat. Apalagi jika hasil konsultasi itu hanya lisan. Bahkan, ada hasil konsultasi dari BPKP yang menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan jabatan Dewas yang dipegang oleh Inspektur APIP,” tegas Yusuf. (1/12/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa proses pencopotan ini diduga cacat prosedural karena tidak melibatkan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Yusuf juga menyebut kabar yang beredar bahwa Asisten II dan Sekretaris Daerah tidak memberikan paraf persetujuan terhadap pencopotan tersebut.
Yusuf menduga pencopotan Iwan Asaad tidak lepas dari kepentingan kelompok tertentu yang diduga memiliki permainan di tubuh PDAM.
Anggota DPRD Parepare dua periode itu menyoroti temuan sebelumnya terkait sewa kendaraan yang tidak sesuai regulasi, yang diungkap oleh Dewas dan telah dikonfirmasi ke Inspektorat. (*)
