Beritasulsel.com – Dipenghujung bulan ramadan, tepatnya Jumat 31 Mei 2019, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali melantik ratusan pejabat lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan di halaman rumah jabatan Bupati.
Pelantikan Kepala TK, SD, SMP, dan Puskesmas dilaksanakan sore hari yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Ade Ariadi, dalam pelantikan ini, ada pergeseran, ada promosi dan lebih banyak dikukuhkan ulang saja, oleh karena adanya perubahan aturan bahwa setiap Kepala Sekolah merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kadis Dikbud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi sekarang tidak mengenal lagi istilah Kepala UPTD atau cabang dinas di masing-masing kecamatan karena setiap sekolah menjadi UPT,” ungkapnya
Begitu pula sebagian besar kepala Puskesmas dikukuhkan kembali, oleh karena kata Andi Ade Ariade, Kepala Puskesmas saat ini mengalami perubahan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional termasuk Kepala Tata Usahanya (KTU). Adapun rincian dari pejabat yang dilantik adalah 1 Kepala Taman Kanak-Kanak, 348 Kepala SD, 3 Kepala SMP dan 20 Kepala Puskesmas dan 20 KTU Puskesmas.
Bupati AM Sukri Sappewali dalam sambutannya menekankan kepada kepala sekolah maupun kepala Puskesmas yang dilantik untuk untuk segera berbenah, dan melaksanakan dan melanjutkan berbagai program kegiatan di sekolah.
Dikatakannya kepala sekolah dan kepala Puskesmas merupakan jabatan strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam pelayanan hak dasar bidang pendidikan dan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bulukumba.
Pada kesempatan itu, berdasarkan pengalaman sebelumnya Bupati menyoroti sikap kepala sekolah yang tidak kooperatif ketika ada pemeriksaan keuangan dari BPK untuk menyiapkan data dan penjelasan terhadap laporan keuangan.
“Jangan hanya pintar membelanjakan dana sekolah, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya minta kalau ada pemeriksaan, datang kalau dipanggil,” tegas AM Sukri Sappewali.
