Kementerian Kesehatan Minta Taufan Pawe jadi Pembicara Webinar Sosialisasi Insentif Nakes

- Redaksi

Kamis, 29 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Parepare, Sulsel – Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe kembali dipercaya menjadi nara sumber pada ajang berskala nasional. Kali ini dari Kementerian Kesehatan RI.

Lewat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes RI mempercayakan Taufan Pawe menjadi pembicara pada Webinar Sosialisasi Insentif Tenaga Kesehatan Pusat dan Nasional yang digelar, Jumat, 30 Juli 2021.

Di Web Seminar (Webinar) Nasional itu, Taufan Pawe akan berbicara terkait dukungan Pemerintah Daerah dalam percepatan penyerapan insentif tenaga kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu tidak sendirian. Taufan Pawe bakal disandingkan dengan nara sumber lainnya seperti Direktur FDPPD Kemendagri Marissi Parulian, Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan Putut Hari Styaka, dan Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandunh dr.Yana Akhmad.

Taufan Pawe selaku Kepala Daerah di Kota Parepare menjadikan insentif tenaga kesehatan (Nakes) bagian dari prioritasnya. Hal ini menyusul terhentinya insentif Nakes dari Kementerian Kesehatan.

Selain tunggakan pada tahun 2020, Pemkot Parepare juga telah menyiapkan anggaran untuk tunggakan insentif Nakes pada 2021.

Sebelumnya, Taufan Pawe (TP) mengungkapkan, pembayaran insentif awalnya menjadi kewajiban Kemenkes. Namun, setelah berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat, Pemkot Parepare mengintervensi dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengcover insentif Nakes menggunakan APBD Parepare. Itu sebagai bukti kepedulian terhadap Nakes yang telah berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.

“Salah satu intervensi yang saya lakukan dalam memberikan hak-hak Nakes sebagai ujung tombak yakni kebijakan penganggaran insentif nakes yang terhenti September 2020 lalu. Kami koordinasikan dengan BPK, dan BPK juga menilai bahwa kebijakan itu normatif dalam upaya penyelamatan di tengah situasi Covid-19,” ungkap Wali Kota Parepare dua periode ini. (*)

Berita Terkait

KPU Kota Parepare Gandeng Dua Lembaga Survey untuk Hasil Hitung Cepat
Bawaslu Sulsel Gelar Sosialisasi Pelatihan Patroli Siber Pilkada 2024
Dihadiri Fatmawati Rusdi, Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Makassar Jaga Kebersamaan di Momen Politik
PAM Tirta Karajae Parepare Umumkan Wilayah Terdampak Gangguan Distribusi Air
Pilkada Aman dan Damai, KPU Parepare Gelar Doa Bersama dengan FKUB
Irjend Mentan Amran jadi Ketua KPK
Kabar Gembira, Kini Hadir LinkAJPAR Layanan Termurah dan Terlengkap Mudahkan Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari
Nilai Aplikasi AJPAR Lebih Unggul, Cendekiawan ICMI Orda Parepare Segera Download dan Lakukan Top Up

Berita Terkait

Selasa, 26 November 2024 - 12:05

KPU Kota Parepare Gandeng Dua Lembaga Survey untuk Hasil Hitung Cepat

Selasa, 26 November 2024 - 05:50

Bawaslu Sulsel Gelar Sosialisasi Pelatihan Patroli Siber Pilkada 2024

Minggu, 24 November 2024 - 23:21

Dihadiri Fatmawati Rusdi, Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Makassar Jaga Kebersamaan di Momen Politik

Jumat, 22 November 2024 - 19:20

PAM Tirta Karajae Parepare Umumkan Wilayah Terdampak Gangguan Distribusi Air

Kamis, 21 November 2024 - 19:22

Pilkada Aman dan Damai, KPU Parepare Gelar Doa Bersama dengan FKUB

Berita Terbaru