Parepare, Sulsel – Tim Analis Kebijakan Pusat Kebijakan dan Keamanan Transportasi (Pusjak KKT) Kementerian Perhubungan RI bersama Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan melakukan survei penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan dan rencana operasional kereta api di Kota Parepare.
Tim diterima oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan SKPD terkait di Ruang Rapat Bappeda Parepare, Kamis, 20 Oktober 2022.
Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha mengatakan, survei dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi dari Pemerintah Daerah yang menjadi rangkaian kegiatan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan dan rencana operasional kereta api di Parepare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Survei ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut dari Pemerintah Daerah terkait program kerja dalam mendukung pengoperasian dan keberlangsungan kereta api Makassar-Parepare,” kata Zulkarnaen.
Zulkarnaen mengemukakan, Tim Kemenhub yang turun ini mensurvei beberapa program kerja antara lain bagaimana peran pemda dalam mendukung kesiapan lahan, penyediaan akses untuk jalan, rencana penyediaan feeder berupa trayek/feeder untuk angkutan pariwisata, penumpang harian dan barang.
“Tim juga mensurvei bagaimana peran Pemda dalam melakukan sosialisasi ke masyakarat, tidak hanya untuk warga yang tinggal sepanjang jalur kereta api, tetapi juga masyakarat yang berlokasi di pedesaan yang letaknya jauh dari area jalur kereta api. Kemudian apakah Pemda sudah ada rencana pusat-pusat kegiatan di sekitar stasiun kereta api,” ungkap Zulkarnaen.
Tim turut mensurvei tentang sudah adakah kajian-kajian resmi yang komprehensif terkait komoditas-komoditas yang akan diangkut dengan kereta api (KA). Apakah ada kajian yang digunakan sebagai dasar pengembangan daya saing Sulawesi khususnya pemanfaatan jalur KA Makassar-Parepare?
“Bagaimana potensi komoditas unggulan? Bagaimana rencana pemanfaatan jalur bagi angkutan penumpang? Potensi harian? Pengguna regional? Pengguna terkait dengan koneksi global? Itu semua menjadi bahan survei tim dari pusat,” terang Zulkarnaen.
Tim survei yang turun ini adalah tim 2 yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pangkep, Barru, dan Parepare.
Selain berdiskusi dengan pemerintah terkait, tim survei akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan.
Tim survei, Herawati mengungkapkan, tim hadir di Parepare untuk mengetahui apakah kereta api bisa beroperasi dengan baik serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
“Pak Menteri (Menhub) ingin mengetahui bagaimana respons dan dukungan dari Pemda terkait pembangunan dan rencana pengoperasian kereta api jalur Makassar – Parepare, termasuk dengan beberapa stasiun yang akan dibangun,” papar Herawati.
Di Parepare, rencananya akan dibangun dua stasiun yakni Stasiun Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat, dan Stasiun Soreang di Kecamatan Soreang. Di Soreang, dirancang stasiun berkonsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan berorientasi transit.
“Rencananya pengembangan TOD di Soreang akan ditampilkan dengan khas atau identitas Parepare, baik itu dari sisi kulinernya, budaya, maupun hal-hal yang lokal,” tandas Herawati.
Berikut rencana titik lokasi pembangunan stasiun yang dilalui kereta api jalur Makassar-Parepare:
1. Stasiun Tallo, Makassar
2 . Stasiun Parangloe
3 . Stasiun Mandai, Maros
4. Stasiun Maros
5. Stasiun Ramang-Ramang
6 . Stasiun Pangkajene, Pangkep
7. Stasiun Labakkang
8. Stasiun Mangilu
9. Stasiun Ma’rang
10. Stasiun Mandalle
11. Stasiun Tanete Rilau, Barru
12. Stasiun Barru
13. Stasiun Garongkong
14. Stasiun Takkalasi
15. Stasiun Mangkoso
16. Stasiun Palanro
17. Stasiun Lumpue, Parepare
18. Stasiun Soreang, Parepare
