Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare terus mengembangkan Sistem Jaringan Informasi Geospasial Daerah (SJIGD). Selain bertujuan untuk persiapan penilaian penghargaan nasional Simpul Jaringan Terbaik, Anugerah Bhumandala Award 2022, juga menuju perencanaan pembangunan di Parepare yang berbasis peta digital atau Geospasial.
Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan teknis SJIGD dan persiapan mengikuti penganugerahan Bhumandala Award 2022 di Ruang Rapat Bappeda Parepare, Senin, 29 Agustus 2022.
Rapat dihadiri langsung Sekda Kota Parepare, H Iwan Asaad, serta Prof Dr Nurjanah Nurdin ST MSc dan Dr Abd Rachman Rasyid ST MSc, keduanya dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari Bappeda Parepare, hadir Sekretaris Bappeda, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda, Samsuddin Taha, dan jajaran Bappeda, serta SKPD terkait yang memanfaatkan Teknologi Informasi Geospasial. Juga hadir Ketua RW 5 Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Ashari Jaya Rasyid, yang sudah mulai menerapkan Geospasial.
Kelurahan Watang Soreang ini menjadi pilot project atau percontohan penerapan Geospasial di Parepare. Namun ke depan semua Kelurahan di Parepare ditarget sudah menggunakan teknologi peta digital tersebut.
Iwan Asaad mengemukakan, sekarang era teknologi informasi, sehingga dengan memanfaatkan Geospasial, potensi semua wilayah Kelurahan di Parepare bisa terbaca.
“Jadi kegiatan ini pemetaan potensi wilayah berbasis Geospasial. Melalui peta digital atau Geospasial semua potensi di Kelurahan bisa dibaca, bahkan hingga golongan darah warga bisa dibaca. Begitu juga potensi jalan, lorong di Kelurahan dimaksud, sampai dengan penerima bantuan karena kategori tidak mampu itu terlihat titik koordinatnya pada Geospasial,” ungkap Iwan.
Iwan mengulas, dengan memanfaatkan teknologi Geospasial ini, memudahkan Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil sebuah kebijakan. Di Parepare misalnya, walaupun anggaran terbatas, namun diharapkan dengan penerapan teknologi ini bisa tepat sasaran. “Karena mengacu pada data riil yang ada di lapangan, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan berbasis peta digital ini,” terang Iwan, yang merupakan mantan Kepala Bappeda Parepare.
Di Parepare, kata Iwan, kini Kelurahan Watang Soreang menjadi pilot project, sehingga diharapkan ke depan semua Kelurahan bisa mengikuti keberhasilan Watang Soreang dalam menerapkan teknologi Geospasial.
“Tentunya jika semua Kelurahan menerapkan teknologi ini, maka semua perencanaan krusial seperti miskin dan tidak miskin, jalan rusak dan tidak rusak, atau kumuh dan tidak kumuh, bisa kita perlihatkan pada perencanaan berbasis peta digital. Karena peta digital ini sudah lengkap dengan fotonya,” tegas mantan Kepala Dinas Kominfo Parepare ini.
Sekretaris Bappeda, Zulkarnaen menambahkan, LPPM Unhas hadir bekerjasama dengan Pemkot Parepare untuk pendampingan pemetaan potensi wilayah Waterfront Kelurahan Watang Soreang.
“Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan semua wilayah pesisir di Kota Parepare oleh Kepala Puslitbang Laut dan Pesisir LPPM Unhas. Jadi pendampingan pemanfaatan instrumen spasial untuk penyusunan data dan informasi berbasis Geospasial. Temanya Nelayan Kota,” tandas Zulkarnaen. (*)
