Wajo, Sulsel- Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (Hipermawa) melakukan aksi demonstrasi menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo yang dinilai belum menyelesaikan beberapa permasalahan penting di tengah tengah masyarakat. Termasuk belum dituntaskannya 25 Janji politik pada masa kampanye Pilkada sebelumnya, di akhir akhir masa jabatan.
Aksi ini berlangsung di Kantor Bupati Wajo, setelah sebelumnya mahasiswa memulai aksinya dari tugu BNI Kota
Sengkang, siang tadi, Senin 4 Desember 2023.
Aksi demonstrasi kali ini, yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan M. Naufal Khaer, Koorlap Nugie Anugrah, mengetahui Ketua Umum Pengurus Pusat Hipermawa periode 2022-2024, Muh. Adam Surya Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa kemudian meneruskan orasi di ruang rapat pimpinan Bupati Wajo, setelah sebelumnya aksi bakar ban di depan Kantor Bupati Wajo.
Ada 12 point tuntutan Hipermawa yang dilayangkan ke Pemerintah Kabupaten Wajo, yakni ; melakukan revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi, terhadap pelayanan publik serta melakukan percepatan dan transparansi demi peningkatan pelayanan kualitas publik.
Mengusut tuntas oknum yang telah melakukan tindakan pungli atau gratifikasi di wilayah administrasi pelayanan publik di Kabupaten Wajo.
Menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memberikan solusi terhadap kelangkaan BBM dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Wajo.
Termasuk soal transparansi terhadap penyaluran bantuan PKH dan program tepat sasaran serta mengusut tuntas oknum yang telah melakukan pemotongan terhadap bantuan masyarakat.
Selanjutnya mahasiswa mendesak pemerintah daerah Wajo untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten tahun anggaran 2023.
Untuk sektor pendidikan, mewujudkan pendidikan inklusif dan menindaklanjuti oknum yang telah melakukan komersialisasi pendidikan. Selain itu, melakukan rehabilitasi dan revitalisasi terhadap jalan dan jembatan rusak yang ada di Kabupaten Wajo.
Hipermawa juga mengimbau agar mengusut tuntas segala pihak yang melakukan dan memberikan izin terhadap tambang yang merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi.
Menuntut kepada pemerintah Kabupaten Wajo untuk memberikan solusi terhadap penanganan banjir di Kabupaten Wajo.(bw/prd)
