Beritasulsel.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pasukan TNI dan Polri belum bisa ditarik dari Papua dan Papua Barat.
Pasukan TNI dan Polri akan ditarik setelah kondisi benar-benar aman.
“Kita tunggu dulu, ini kan baru mulai damai, mulai aman. Nanti kita tunggu. Sabar, tenang. Kan begitu,” ujar Wiranton saat ditemui di acara kesenian masyarakat Papua, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wiranto, yang terpenting saat ini situasi di Papua dan Papua Barat berangsur kondusif. Ia meminta seluruh elemen masyarakat di sana menjaga situasi yang berangsur aman.
Ia pun kembali menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Papua agar tetap sabar dan tak tersulut emosi.
“Hari ini kita sangat bersyukur ya bahwa kita mendengar saudara-saudara kita di Papua – Papua Barat sana sudah berdamai, sudah tenang, kehidupan mulai berjalan lagi, toko-toko sudah buka,” ujar Wiranto.
“Kita bersyukur kepada Tuhan YME, terima kasih kepada teman-teman di Papua – Papua Barat yang sudah sadar bahwa tidak perlu kita berkelahi, tidak perlu kita anarki, tidak perlu kita bakar-bakaran. Bakar makanan boleh, batu boleh. Tapi, jangan bakar gedung, jangan bakar fasum,” lanjut Wiranto.
Sebelumnya, tokoh Papua, Samuel Tabuni, meminta pemerintah menarik aparat keamanan, TNI dan Polri, dari wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, hal itu bisa membantu meredakan situasi Papua yang tak kondusif sejak pekan lalu.
Hal itu Samuel ungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
“Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik,” tutur Samuel.
Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.
Selain menarik aparat TNI-Polri, Samuel juga meminta pemerintah membentuk tim yang bertugas menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Papua.
Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Papua untuk menjaga keamanan.
“Karena itu, Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik,” kata Samuel.[source]