Beritasulsel.com – Pameran dan Konferensi Homeland Security Indonesia 2020 yang diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center berlangsung dengan meriah dan dihadiri pengunjung dari berbagai macam instansi pemerintah dan swasta serta para pakar keamanan dari dalam dan luar negeri, Kamis (05/03/2020).
Tema yang diusung pada pelaksanaan HLS Expo tahun ini yaitu “Indonesia Security Landscape 4.0” yang membahas tentang isu-isu strategis terkait tantangan keamanan negara-negara di dunia dalam menghadapi Era Globalisasi.
Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Irjen Pol Drs. Anjan Pramuka Putra, S.H, M.Hum, didaulat menjadi pembicara pada acara Conference Programme Homeland Security Expo 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat memberikan paparannya di sesi kedua dengan tema “Tacling The Illegal Drugs Smuggling in South East Asia” Anjan Pramuka memberikan penjelasan tentang strategi penanganan peredaran gelap narkoba dan upaya yang dilakukan BNN dalam mengantisipasi maraknya penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia.
Menurut Anjan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan narkoba, salah satunya adalah letak dan keadaan geografis Indonesia yang luas dan berada di jalur laut “Golden Trangle” yang menjadi jalur laut penyelundupan narkoba paling rawan di wilayah Asia Tenggara.
“Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 18.306, Indonesia memiliki banyak pintu masuk yang rentan terhadap penyelundupan narkoba, mengingat laut adalah jalur favorit bagi sindikat narkoba,” ucap Anjan.
Berdasarkan hasil penelitian BNN RI menyatakan bahwa lebih dari 80 persen peredaran gelap narkoba menggunakan jalur laut yang memanfaatkan jalur tikus dan pulau-pulau kecil di wilayah negara Indonesia sebagai tempat transit sebelum menuju ke daerah tujuan.
Deputi Pencegahan BNN RI juga menegaskan bahwa tantangan penanganan narkoba saat ini terus berkembang dengan munculnya ‘New Psychoactive Substances (NPS)’. “Perkembangan NPS menciptakan celah bagi pelaku kejahatan narkoba karena masih banyak jenis turunan NPS tersebut yang belum diatur dalam undang-undang,” ungkap Anjan.
Berdasarkan data UNODC, saat ini telah beredar 892 NPS di dunia, 76 diantaranya telah ditemukan di Indonesia dan 75 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. “Dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, diperlukan keseimbangan antara supply reduction dan demand reduction,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BNN tidak hanya memberantas narkoba tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaannya melalui program-program unggulan seperti Desa Bersih Narkoba (Bersinar), Relawan Anti Narkoba, Ketahanan Keluarga, dan Kampanye masif.
Berdasarkan Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), saat ini permasalahan narkoba bukan hanya menjadi masalah BNN saja, namun sudah menjadi masalah bersama antar kementrian/lembaga, instansi pemerintah dan kepala daerah serta seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita harus bersinergi dan bekerjasama mengkampanyekan P4GN agar Indonesia bebas dari narkoba,” ajak Anjan Pramuka mengakhiri presentasinya. (rls/bss)
