Makassar, Sulsel – Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah berlangsung entry meeting terkait refocusing Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2020).
Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.
Plt. Kepala Inspektorat Sulsel, Sriwahyuni menyampaikan, “tujuan pemeriksaan ini atas pelaksanaan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang akan dilakukan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan. Dirinya berharap, OPD mengapresiasi dan turut bekerjasama dengan BPK selama audit tersebut.
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan, bahwa kehadirannya ini membawa tim pemeriksa yang akan bekerja dalam pemeriksaan ini.
Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. “Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial,” imbuhnya.
Olehnya itu, dalam menanggulangi hal ini, Pemerintah melakukan upaya maupun tindakan dalam meminimalkan, mencegah, dan mengurangi dampak Covid-19.
“BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran agar betul-betul anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan,” jelasnya.
Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel di 99 Pemerintah Daerah, terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.
Untuk Pemprov Sulsel, kata Wahyu, “dilakukan pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19,” bebernya.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
“Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas Pemerintah dalam menangani di bidang kesehatan bagaimana penanganan Covid-19,” jelasnya.
Lebih lanjut, “mohon kerjasama BPK dan Pemprov yang luar biasa ini tetap terjalin baik dan bisa dipertahankan. Dalam hal lancarnya pemeriksaan ini bisa dengan hasil yang baik dan berhasil sesuai waktu. Mohon dukungannya pak Wagub dan juga pak Gubernur,” pintanya.
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengarahkan agar OPD tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.
“Bagaimana memanfaatkan data yang ada dan yang diminta. Supaya sesuai apa yang diharapkan,” ujarnya.
“Jangan dipersulit. Lebih cepat lebih baik. Selalu cepat, tepat dan tetap pada aturan,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi, atas audit yang akan dilakukan BPK. Menurutnya, hal ini sudah sepatutnya dilakukan.
Orang nomor dua di Sulsel itu menyampaikan, terima kasih atas pertemuan ini. Ia berharap, pemeriksaan ini bisa dengan hasil yang baik dan bisa menjadi perbaikan di sistem.
“Kami berharap segenap OPD agar selama audit pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK baik aspek kepatuhan dan kinerja dapat mensupport dengan segala data terkait objek pemeriksaan,” pintanya. (*)
