Beritasulsel.com – Dalam rangka memaksimalkan langkah pencegahan pelanggaran pemilu 2019, Bawaslu Bulukumba masifkan pengawasan partisipatif.
Pengembangan pengawasan partisipatif ini adalah amanah uu No 7 tahun 2017 yang harus dilakukan Bawaslu sampai jajaran pengawas pemilu ditingkat bawah.
“Hal ini pula bisa dilihat dari tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu” ungkap Bakri Abubakar Divisi hukum dan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam rilisnya yang diterima media ini Minggu (23/12)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kali ini, kata dia, Launching desa sadar pemilu digalakkan pemerintah desa, anak muda dan tokoh masyarakat Desa Dampang.
kita sadar bahwa personil kami sangat terbatas, sangat penting mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bayangkan di tingkat kabupaten kami hanya bertiga, dikecamatan juga 3 dan ditingkat Desa/Kelurahan hanya 1 pengawas pemilu sementara banyak hal yang diawasi, calon legislatif saja di Bulukumba ada 555 orang, belum yang lainnya.
“Kami memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak termasuk pemerintah Desa Dampang atas niat baiknya mendorong pemilu ke depan lebih sejuk, damai dan berkualitas” sambung Bakri Abubakar.
Lanjut dikatakan, Peran Partisipasi pengawasan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai hal misalnya, memberikan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu, mencegah pelanggaran pemilu, sosialisasi pendidikan politik hingga melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran pemilu. Ini semua menjadi harapan kita bersama dalam rangka mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu.
“Insya Allah pengawasan partisipatif ini akan terus kita galakkan di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba” tutupnya (Andi Bur/BSS)