Beritasulsel.com – Kasus pemberhentian Kepala Dusun Baturebangnge, Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru belum lama ini tetap menjadi perbincangan berbagai kalangan.
Bahkan Penasehat Hukum yang mendampingi Kepala Dusun Baturebangnge,menilai pemberhentian Kepala Dusun itu masuk ranah pidana.
“Pemberhentian kepala Dusun Burhanuddin selaku Kepala Dusun Baturebangnge, itu masuk ranah pidana penggelapan, alasannya penghasilan ataupun gaji Burhanuddin selama menjabat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang ini, tidak diberikan,”ungkap H. Makmur M Raona SH melalui telpon selulernya Selasa (29/10).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami beserta rekan akan mendatangi beberapa instansi terkait guna kelengkapan berkas terkait kasus Kepala Dusun Baturebangnge,” beber Makmur.
“Adapun alasan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak masuk kantor itu bukan ukuran kinerja Kepala Dusun sebab Kepala Dusun itu umumnya berkantor di rumah yang dekat dengan lingkungannya,” sambung Makmur.
Sementara itu Burhanuddin selaku Kepala Dusun Baturebangnge ditemui terpisah di Batupute mengaku belum menerima SK pemberhentiannya dan tidak mempermasalahkan ia diberhentikan asal haknya sebagau kepala dusun ditunaikan.
“Tidak masalah saya di berhentikan atau dipecat menjadi Kepala Dusun Baturebangnge, namun hak penghasilan saya sebagai Kadus dibayar,” katanya.
“Masing-masing orang kan punya keluarga dan tanggungan, masa gaji saya tidak dibayarkan sejak Bulan Juni 2018, dan kalo absensi di kantor Desa mau dijadikan acuan, sudah keliru itu sebab ada juga oknum yang tidak masuk kantor,” kunci Burhanuddin.
Sudarmin A selaku Kepala Desa Batupute membenarkan tidak dibayarkannya gaji Kadus Baturebangnge.
“Terkait dengan gaji Kepala Dusun sudah dibayarkan sebanyak 4 bulan, adapun keputusan pemberhentian kepala dusun menunggu keputusan dari Pemda Barru,” ungkap Sudarmin.
“Sedangkan gaji yang tidak dibayarkan dikembalikan ke kas daerah untuk tahun 2018, dimasukkan ke dalam anggaran perubahan,” jelas Sudarmin
“Kemudian untuk tahun ini 2019 sampai sekarang gajinya masih ada, akan tetapi tidak bisa diberikan karena tidak masuk kantor,” tutup Sudarmin.(Ril/BSS)