Beritasulsel.com – Wawali Parepare, H. Pangerang Rahim membuka kegiatan Parepare Economic Forum Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Kenari, Parepare. Selasa, 24/09/2019.
Ketua Panitia penyelenggara kegiatan, Hj. Suleha saat memberikan sambutan mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan membahas 3 poin penting yakni FGD ekonomi syariah, peningkatan akses permodalan dan jaringan bisnis bagi pelaku usaha, dan koordinasi bidang perekonomian.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan nutrisi pengetahuan bagi seluruh stakeholder di Kota Parepare dalam memahami makro ekonomi daerah dan membangkitkan sektor sektor ekonomi baru termasuk peluang ekonomi syariah dan mendorong aktivitas ekonomi yang sehat”, ungkap Suleha.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Wakil Walikota Parepare, H. Pangerang Rahim saat membacakan sambutan Walikota Parepare mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pemikiran baru guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Parepare.
“Mari jadikan forum ini sebagai media untuk saling berkomunikasi satu sama lain baik antara sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pemerintah. Hal ini merupakan upaya membangun terjalinnya komunikasi yang efektif guna mensinergikan visi dan misi Pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah”, ungkap Pangerang.
“Dalam pembangunan ekonomi, maka langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses permodalan, Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan pihak perbankan dalam upaya mengembangkan UMKM melalui bantuan modal usaha. Peranan perbankan sangat menentukan pertumbuhan UMKM dan sektor potensial yang banyak berkembang. Keberpihakan perbankan dilakukan dalam bentuk pinjaman lunak kepada UMKM yang potensial”, jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para asisten dan staf ahli Pemkot Parepare, para pembina SKPD, para Kepala Bagian Setdako Parepare, para camat/lurah, para pimpinan BUMN/BUMD/perbankan, para ormas UKM, dan masyarakat perwakilan kelurahan. (RIS/BSS)