Aliansi Peduli Demokrasi Gelar Diskusi Publik Bertema Kekerasan Akademik

- Redaksi

Selasa, 19 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritasulsel.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi (API) Kampus, menggelar diskusi publik terkait kekerasan akademik yang terjadi di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Senin, (18/3/2019).

Diskusi tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan serta korban yang pernah mengalami kekerasan akademik ikut andil dengan menceritakan kronologis kasusnya.

Nuralamsyah, sebagai korban Drop Out (DO) juga hadir bercerita sebagai narasumber dan dengan tema, “Kekerasan Akademik”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usman, sebagai moderator menjelaskan bahwa kekerasaan akademik merupakan ancaman nyata bagi pemuda dan mahasiswa akhir-akhir ini. Bahkan makin marak terjadi di berbagai kampus.

“Ketika mereka mencoba mempertanyakan kebijakan dan transparan kampus mereka dikenakan skorsing bahkan DO” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa kejadian ini disebabkan karena tertutupnya ruang demokrasi.

“Pembayaran kampus setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan itu wajar ketika mahasiswa mempertanyakan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Haerul Karim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Menurut dia, kejadian ini hampir semua kasus, 99% mereka mempertanyakan atau ingin mengetahui sesuatu yang mesti diketahui.

“Teman-teman di IAIM, di UNM sama, sama-sama mereka mempertanyakan transparansi anggaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, mungkin pihak birokrat tidak menginginkan aksi demontrasi dilakukan, manakala mahasiswa bertanya tentang informasi atau mempertanyakan soal transparansi.

“Tapi ini tidak bisa, sebab semangat mahasiswa apalagi sebagai aktivis, jadi apabila keinginannya tidak diterima maka mereka akan jawab dengan aksi,” tuturnya.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada yang salah jika mahasiswa mempertanyakan soal transparansi dan kebijakan karena itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Secara regulasi itu sudah dijamin HAM, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan berpikir sudah diatur dalam undang-undang dasar, dan justru perguruan tinggi kadang mengikari,” kuncinya. (Sambar/BSS)

Berita Terkait

Pagelaran Seni KPU Bulukumba Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Pjs Bupati Apresiasi
Dema STAI Al Gazali Nilai Ceramah Harifuddin Lewa Provokatif di Bulukumba
Siap-Siap! Toko Sejahtera Bulukumba Segera Launching
Kolaborasi, PKM ITEB Bina Adinata Wujudkan Digitalisasi Wisata Desa di Jeneponto
Pemilihan Ketua BEM UMB Bukukumba Tuai Sorotan, Riswandi: Tidak Transparan dan Rentan Kecurangan
Pinus Sulsel Dorong Ekologi di Bulukumba, Peluang Desa Dapatkan Tambahan Anggaran
Pj Bupati Andi Abubakar Menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pengurus KKMB Kabupaten Bantaeng
Pemkab Bantaeng Hadirkan Kepala ANRI, Pj Bupati Andi Abubakar: Mulai Daftarkan Arsip Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 22:36

Pagelaran Seni KPU Bulukumba Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Pjs Bupati Apresiasi

Sabtu, 9 November 2024 - 19:08

Dema STAI Al Gazali Nilai Ceramah Harifuddin Lewa Provokatif di Bulukumba

Kamis, 31 Oktober 2024 - 21:35

Siap-Siap! Toko Sejahtera Bulukumba Segera Launching

Senin, 14 Oktober 2024 - 20:01

Kolaborasi, PKM ITEB Bina Adinata Wujudkan Digitalisasi Wisata Desa di Jeneponto

Minggu, 13 Oktober 2024 - 16:24

Pemilihan Ketua BEM UMB Bukukumba Tuai Sorotan, Riswandi: Tidak Transparan dan Rentan Kecurangan

Berita Terbaru