Aliansi Peduli Demokrasi Gelar Diskusi Publik Bertema Kekerasan Akademik

oleh -

Beritasulsel.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi (API) Kampus, menggelar diskusi publik terkait kekerasan akademik yang terjadi di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Senin, (18/3/2019).

Diskusi tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan serta korban yang pernah mengalami kekerasan akademik ikut andil dengan menceritakan kronologis kasusnya.

Nuralamsyah, sebagai korban Drop Out (DO) juga hadir bercerita sebagai narasumber dan dengan tema, “Kekerasan Akademik”.

BACA JUGA :   Hadiri HUT Sinjai Ke-455, Wagub Sulsel Disambut Tari 'To Manurung'

Usman, sebagai moderator menjelaskan bahwa kekerasaan akademik merupakan ancaman nyata bagi pemuda dan mahasiswa akhir-akhir ini. Bahkan makin marak terjadi di berbagai kampus.

“Ketika mereka mencoba mempertanyakan kebijakan dan transparan kampus mereka dikenakan skorsing bahkan DO” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa kejadian ini disebabkan karena tertutupnya ruang demokrasi.

“Pembayaran kampus setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan itu wajar ketika mahasiswa mempertanyakan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Haerul Karim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Menurut dia, kejadian ini hampir semua kasus, 99% mereka mempertanyakan atau ingin mengetahui sesuatu yang mesti diketahui.

BACA JUGA :   Masuk Lima Besar Capaian SPO di Sulsel, BPS Sinjai: Semua Berkat Dukungan Pemkab

“Teman-teman di IAIM, di UNM sama, sama-sama mereka mempertanyakan transparansi anggaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, mungkin pihak birokrat tidak menginginkan aksi demontrasi dilakukan, manakala mahasiswa bertanya tentang informasi atau mempertanyakan soal transparansi.

“Tapi ini tidak bisa, sebab semangat mahasiswa apalagi sebagai aktivis, jadi apabila keinginannya tidak diterima maka mereka akan jawab dengan aksi,” tuturnya.

BACA JUGA :   Kapolres Sinjai Cek Posko Ops Ketupat 2020 dan Beri Bingkisan Buka Puasa

Menurutnya, sebenarnya tidak ada yang salah jika mahasiswa mempertanyakan soal transparansi dan kebijakan karena itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Secara regulasi itu sudah dijamin HAM, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan berpikir sudah diatur dalam undang-undang dasar, dan justru perguruan tinggi kadang mengikari,” kuncinya. (Sambar/BSS)