Aliansi Peduli Demokrasi Gelar Diskusi Publik Bertema Kekerasan Akademik

- Redaksi

Selasa, 19 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritasulsel.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi (API) Kampus, menggelar diskusi publik terkait kekerasan akademik yang terjadi di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Senin, (18/3/2019).

Diskusi tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Sulawesi Selatan serta korban yang pernah mengalami kekerasan akademik ikut andil dengan menceritakan kronologis kasusnya.

Nuralamsyah, sebagai korban Drop Out (DO) juga hadir bercerita sebagai narasumber dan dengan tema, “Kekerasan Akademik”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usman, sebagai moderator menjelaskan bahwa kekerasaan akademik merupakan ancaman nyata bagi pemuda dan mahasiswa akhir-akhir ini. Bahkan makin marak terjadi di berbagai kampus.

“Ketika mereka mencoba mempertanyakan kebijakan dan transparan kampus mereka dikenakan skorsing bahkan DO” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa kejadian ini disebabkan karena tertutupnya ruang demokrasi.

“Pembayaran kampus setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan itu wajar ketika mahasiswa mempertanyakan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Haerul Karim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Menurut dia, kejadian ini hampir semua kasus, 99% mereka mempertanyakan atau ingin mengetahui sesuatu yang mesti diketahui.

“Teman-teman di IAIM, di UNM sama, sama-sama mereka mempertanyakan transparansi anggaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, mungkin pihak birokrat tidak menginginkan aksi demontrasi dilakukan, manakala mahasiswa bertanya tentang informasi atau mempertanyakan soal transparansi.

“Tapi ini tidak bisa, sebab semangat mahasiswa apalagi sebagai aktivis, jadi apabila keinginannya tidak diterima maka mereka akan jawab dengan aksi,” tuturnya.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada yang salah jika mahasiswa mempertanyakan soal transparansi dan kebijakan karena itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Secara regulasi itu sudah dijamin HAM, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan berpikir sudah diatur dalam undang-undang dasar, dan justru perguruan tinggi kadang mengikari,” kuncinya. (Sambar/BSS)

Berita Terkait

Kebakaran Pondok Pesantren Mambaul Ulum Addariah DDI Patobong Pinrang, Satu Santri Tewas
Pria Diduga Alami Gangguan Mental, Nyaris Diamuk Massa di Pinrang
Buat Polusi, Aktivitas Beton Readymix di Kasuara Bulukumba Dikeluhkan Pengendara
Marak Dugaan Politik Uang di Pilkada Bulukumba, Bawaslu Diseruduk Ratusan Warga
Pastikan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Berjalan Aman, Kapolres Bulukumba Kunjungi PPK Bontotiro
Pagelaran Seni KPU Bulukumba Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Pjs Bupati Apresiasi
KPU Bulukumba Gelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara
Dema STAI Al Gazali Nilai Ceramah Harifuddin Lewa Provokatif di Bulukumba

Berita Terkait

Rabu, 8 Januari 2025 - 17:34

Kebakaran Pondok Pesantren Mambaul Ulum Addariah DDI Patobong Pinrang, Satu Santri Tewas

Senin, 30 Desember 2024 - 19:12

Pria Diduga Alami Gangguan Mental, Nyaris Diamuk Massa di Pinrang

Rabu, 11 Desember 2024 - 13:49

Buat Polusi, Aktivitas Beton Readymix di Kasuara Bulukumba Dikeluhkan Pengendara

Jumat, 29 November 2024 - 20:56

Marak Dugaan Politik Uang di Pilkada Bulukumba, Bawaslu Diseruduk Ratusan Warga

Jumat, 29 November 2024 - 18:16

Pastikan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Berjalan Aman, Kapolres Bulukumba Kunjungi PPK Bontotiro

Berita Terbaru